Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo memperketat pengawasan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi yang dapat dipicu kondisi musim kemarau dan potensi gangguan terhadap hasil pertanian.
Monitoring penyaluran dipimpin Plt. Asisten Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Abdulhafidz Daud. Pengawasan dilakukan mulai dari gudang Bulog hingga titik distribusi di tingkat kelurahan.
Abdulhafidz mengatakan, penyaluran bantuan harus benar-benar menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Pemkot juga melakukan penyaringan terhadap data penerima sesuai arahan Wali Kota Gorontalo.
“Sesuai arahan Wali Kota Gorontalo, masyarakat yang terbukti menjadi pemabuk dan penjudi ditangguhkan atau belum dapat menerima bantuan pangan ini,” kata Abdulhafidz.
Penerima yang dinilai tidak memenuhi ketentuan tersebut nantinya dapat digantikan warga lain dengan kondisi ekonomi yang sama, yakni dari kelompok desil 1 hingga desil 4, yang masuk dalam daftar cadangan.
Untuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan, Bulog akan menyerahkan data kepada pemerintah kelurahan. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi kembali sebelum bantuan disalurkan kepada penerima.
Pengawasan juga tidak berhenti di gudang Bulog. Tim monitoring turun langsung ke sejumlah titik distribusi untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Salah satu lokasi yang telah ditinjau yakni Kelurahan Wongkadiri Barat.
Dari sisi progres, penyaluran beras bantuan pangan di gudang Bulog hingga kini telah mencapai sekitar 43 persen. Pemerintah menargetkan seluruh alokasi bantuan untuk periode Juli-September 2026 dapat tersalurkan 100 persen pada Rabu (9/9/2026).
Pemkot Gorontalo menegaskan, pengawasan tersebut bukan hanya untuk memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga menjaga agar beras bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dengan distribusi yang tepat sasaran dan pasokan pangan yang tetap terjaga,
pemerintah berharap tekanan harga pangan dapat ditekan sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terpelihara.(Adv)
