Tujuh perempuan penjaga hutan dari Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat memperkenalkan kerja mereka memimpin pengelolaan hutan, memantau kawasan, dan mengembangkan usaha dari hasil hutan dalam Jamuan Puan Rimba di JAVARA Culture Jakarta, Rabu (30/9/2026). Jamuan ini digelar The Asia Foundation (TAF) melalui program Women Forest Defenders (WFD), bersama JAVARA dan Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia, dengan menu dari bahan pangan hutan ketiga provinsi. Mereka merupakan bagian dari 171 perempuan yang aktif menjaga hutan melalui WFD, dan 42 di antaranya kini duduk di posisi pengambil keputusan. Di empat provinsi, program ini mencatat 24.292 hektare hutan dikelola dengan perempuan ikut memimpin, 16 usaha perempuan berbasis hutan, dan 11 kelompok pemantau hutan dipimpin perempuan. Pendampingan dilakukan bersama mitra lokal Yayasan PIONIR Bulungan, PINUS, dan KONSEPSI. Pada 3–4 Oktober 2026, ketujuh perempuan ini membawa cerita dan cita rasa hutan Indonesia ke Bangkok Climate Action Week 2026 di Glass House Pavilion, Taman Lumpini, dan Restoran Bo.lan, Bangkok.
Jakarta, 30 September 2026 – Tujuh perempuan penjaga hutan dari Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat memperkenalkan kerja mereka dalam memimpin pengelolaan hutan, memantau kawasan, dan mengembangkan usaha dari hasil hutan di Jamuan Puan Rimba, JAVARA Culture Jakarta, Rabu (30/9). Ketujuhnya merupakan bagian dari 171 perempuan yang kini aktif menjaga hutan di 4 provinsi (sumatera barat, kalimantan utara, nusa tenggara barat dan sumatera selatan) dan level nasional melalui program Women Forest Defenders (WFD) dari The Asia Foundation (TAF). Sebanyak 42 di antaranya duduk di posisi pengambil keputusan. Pekan ini, mereka membawa cerita yang sama ke Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026.
Jamuan ini digelar TAF bersama Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia sebagai pintu masuk untuk melihat model ekonomi regeneratif yang memberi ruang bagi perempuan untuk terlibat secara bermakna. Menu jamuan meja panjang siang ini disusun dari bahan pangan hutan ketiga provinsi dan dinarasikan oleh Founder JAVARA dan Sekolah Seniman Pangan, Helianti Hilman. Hutan di sekitar Long Sam, Kalimantan Utara, misalnya, menyimpan buah payang yang diolah menjadi sambal, daun bekai sebagai penyedap alami, dan beras subut.
Noviana Liling dari Desa Long Sam, Kabupaten Bulungan, mulai terlibat dalam pengelolaan hasil hutan sejak desanya mendapat izin mengelola hutan desa selama 35 tahun pada 2017, didampingi Yayasan PIONIR Bulungan dan TAF. Pada April 2025, ia ikut mendirikan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) perempuan pertama di Kalimantan Utara, dengan modal awal lima butir kelapa dari setiap anggota. Kini KUPS Femung Himet yang dipimpinnya memproduksi minyak kelapa murni, tenun, dan topi anyaman, dan sebagian produknya sudah bersertifikat halal. Lewat pelatihan, para anggotanya juga belajar mengolah buah kuini yang dulu dibiarkan jatuh dan membusuk menjadi selai.
“Dari tidak tahu menjadi tahu. Dengan adanya pelatihan ini, kami bisa menambah pengetahuan untuk membuat selai,” ujar Ketua KUPS Femung Himet, Noviana Liling.
Masih di Kabupaten Bulungan, Raberti dari Desa Antutan menganyam rotan, bambu, dan pandan menjadi tas untuk membantu biaya sekolah anak. Kini anyaman kelompoknya dijual sampai ke luar Kalimantan Utara.
Di lapangan, pendampingan dilakukan oleh mitra lokal, yaitu Yayasan PIONIR Bulungan di Kalimantan Utara, Perkumpulan Pilar Nusantara (PINUS) di Sumatera Selatan, dan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) di Nusa Tenggara Barat. Pendampingan mencakup penguatan organisasi, kepemimpinan, pemantauan hutan, dan pengolahan hasil hutan bukan kayu. Perkumpulan Seniman Pangan Indonesia membantu pengembangan produk dan akses pasar, sementara Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI) membawa pengalaman dari desa ke ruang advokasi yang lebih luas.
Di Semende, Sumatera Selatan, menjaga hutan terkait erat dengan adat. Tessa Pranisti adalah seorang Tunggu Tubang, sebutan dalam adat Semende bagi anak perempuan tertua yang akan mewarisi rumah, tanah, dan sawah keluarga. Kini ia mengajak perempuan dan anak muda desanya melakukan pemantauan hutan.
Di Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim, Ani Tasriah, yang dulu tidak pernah berorganisasi, kini menjadi Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Ghimbe Peramunan. Ia mendirikan KUPS Perempuan Anak Belai, kelompok perhutanan sosial perempuan pertama di Sumatera Selatan, dan mengajak delapan perempuan masuk kepengurusan LPHA. Kopi kelompoknya, Ghimbe Coffee, sudah mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Di Desa Tanjung Agung, Fitri memimpin KUPS Perempuan Muara Jaya yang menjual Kopi Gwatu, minuman rempah, dan kain ecoprint. Anggotanya kini memiliki penghasilan dan tabungan sendiri.
Di Desa Karang Sidemen, Nusa Tenggara Barat, salak dan nangka hutan dulu tidak dilirik warga. Kelompok yang dipimpin Lilik Ernawati justru melihatnya sebagai peluang, di samping mengelola kopi, madu, dan ekowisata. Pemerintah desa pun menerbitkan surat keputusan yang mengakui peran perempuan dalam pengelolaan kawasan hutan.
Perubahan juga terjadi di ruang keputusan. Di Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, Marwita membesarkan anaknya seorang diri dari kebun kopi di kaki Gunung Rinjani. Kini ia memimpin KUPS Benang Stokel yang beranggota 15 orang dan mengolah kopi, keripik, minuman, serta selai. Pada 28 Juni 2026, warga memilihnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aik Berik periode 2026 sampai 2034.
“Perubahan yang paling luar biasa adalah tumbuhnya rasa percaya diri saya. Dari yang dulu hanya seorang ibu kepala keluarga yang tidak berani berpendapat, kini saya berani berbicara di depan umum, aktif memimpin kegiatan, dan ikut mengambil keputusan penting dalam kelompok,” ujar Ketua KUPS Benang Stokel dan Anggota BPD Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, Marwita.
Cerita ini penting karena hutan yang menyimpan ragam pangan terus berkurang. Indonesia kehilangan 433.751 hektare hutan alam pada 2025, naik 66 persen dari tahun sebelumnya (Auriga Nusantara, 2026). Sebagian dibuka untuk kebun kayu, tambang, dan sawit. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 77 jenis sumber karbohidrat, 228 jenis sayuran, dan 389 jenis buah (Badan Pangan Nasional, 2024). Di tingkat global, hampir sepertiga emisi gas rumah kaca berasal dari sistem pangan dan lebih dari 40 persennya berasal dari Asia (FAO, 2025). Hampir seperlima emisi sistem pangan itu datang dari pembukaan hutan, kebakaran, dan kerusakan gambut untuk lahan pertanian (FAO, 2024).
Di tingkat desa, tantangan masih ada. Alat produksi masih manual, ongkos kirim ke kota mahal, dan perempuan masih jarang diundang dalam rapat soal hutan. Secara nasional, dari 15.769 KUPS yang ada, baru 120 yang masuk kategori tertinggi (Kementerian Kehutanan, 2025).
“Perempuan di komunitas punya pengetahuan yang unik tentang hutan. Persoalannya, akses ke informasi, ruang pengambilan keputusan, dan sumber daya untuk menjalankan usaha belum setara. Karena itu, bersama mitra lokal kami bekerja di tiga hal yang saling terhubung: posisi perempuan dalam kelembagaan, pemantauan kawasan, dan kelola usaha yang adil dan memberi manfaat tidak hanya sekedar menambah beban kerja mereka,” ujar Program Officer Tata Kelola Lingkungan The Asia Foundation, Dorta Pardede.
Di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, program WFD mencatat 24.292 hektare hutan dikelola dengan perempuan ikut memimpin, 16 usaha berbasis hutan yang dipimpin perempuan sudah menghasilkan pendapatan, 11 kelompok pemantau hutan dipimpin perempuan, dan 21 izin usaha yang membuka akses perempuan ke pasar (The Asia Foundation, 2026).
“Perempuan di desa hutan sudah lama menjaga hutan dan dapur keluarganya. Yang mereka butuhkan adalah ruang untuk ikut memutuskan. Peran kami adalah mempertemukan mereka dengan mitra lokal, pemerintah, dan pasar, supaya perubahan di desa terus berjalan,” ujar Direktur Tata Kelola Lingkungan The Asia Foundation, Frans Siahaan.
Menurutnya, konsumen di kota juga memiliki peran. “Jamuan ini cara sederhana untuk menunjukkan hubungan antara piring kita dan hutan. Setiap orang yang memilih pangan dari hutan yang dijaga ikut menjaga hutannya,” tambah Frans.
Para perempuan sudah mulai menjual produk mereka di pasar lokal dan melalui media sosial dengan sistem pesanan. Sebagian produk juga dijual lewat JAVARA.
“Kalau bicara gastronomi Indonesia, kita harus mulai dari bentang alam. Dari sanalah lahir keragaman pangan dan budaya kuliner kita. Pangan dari hutan dan berbagai ekosistem lainnya relevan bagi konsumen kota yang membutuhkan pilihan pangan lebih beragam untuk pola konsumsi yang lebih sehat. Kuncinya adalah menghadirkan produk asal hutan secara berkualitas, dengan cita rasa yang punya daya pembeda dan relevan bagi konsumen, sehingga nilai yang tercipta di pasar dapat kembali ke komunitas dan desa asalnya,” ujar Helianti.
Pada 3 dan 4 Oktober, ketujuh perempuan ini akan menghadirkan cerita tentang kepemimpinan perempuan, pemantauan hutan, advokasi, dan usaha dari hasil hutan, bersama cita rasa hutan Indonesia. Semuanya hadir dalam program Women Forest Defenders bertajuk Watching the Forest, Growing the Future di Glass House Pavilion, Taman Lumpini, dan Restoran Bo.lan, Bangkok. Di Bo.lan, Chef Bo Songvisava akan memadukan bahan pangan hutan Indonesia dengan bahan dan teknik masak Thailand.
Di Bangkok Climate Action Week, ketujuh perempuan ini akan berbagi pengetahuan dari kerja mereka di komunitas: memantau hutan, memimpin kelompok, ikut menentukan pengelolaan kawasan, dan mengembangkan penghidupan. Melalui diskusi, pameran, pengalaman virtual, dan Jamuan Puan Rimba, pengalaman perempuan penjaga hutan di Indonesia menjadi bagian dari percakapan regional tentang pengelolaan hutan dan aksi iklim.
Press Release juga sudah tayang di VRITIMES