Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo mendorong keterlibatan dunia usaha dalam memperluas upaya pencegahan stunting. Perusahaan diharapkan tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosial melalui bantuan umum, tetapi juga mengambil peran nyata dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Ajakan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, saat membuka Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2026 di Grand Q Hotel, Selasa (20/10/2026).
Menurut Nuryanto, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diperlukan agar intervensi yang diberikan kepada keluarga sasaran berlangsung secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup dilihat dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia, terutama kesehatan dan perkembangan anak, juga menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan daerah.
“Ukuran paling mendasar dari keberhasilan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM,” ujarnya.
Nuryanto menjelaskan, stunting bukan semata-mata persoalan tinggi badan anak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan fisik, terutama apabila tidak ditangani secara tepat selama 1.000 hari pertama kehidupan.
Karena itu, pencegahannya membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain pemenuhan gizi, perhatian juga perlu diberikan terhadap pola asuh, sanitasi, akses air bersih, serta kondisi ekonomi keluarga.
Melalui program Genting, Nuryanto berharap semakin banyak pihak terlibat membantu keluarga yang membutuhkan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan makanan bergizi, edukasi tentang pemenuhan gizi, hingga bantuan kebutuhan dasar.
Nuryanto secara khusus menyoroti potensi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program pencegahan stunting.
Menurutnya, CSR dapat menjadi instrumen kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dalam memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
“CSR bukan lagi sekadar bentuk bantuan sosial perusahaan, melainkan juga bentuk kemitraan strategis dalam membangun ekosistem kota yang sehat dan berumur panjang,” kata Nuryanto.
Ia mencontohkan praktik yang dipelajarinya di Kota Makassar. Di daerah tersebut, sejumlah perusahaan, termasuk hotel dan rumah makan, dilibatkan untuk membantu penanganan stunting di lingkungan sekitar tempat usaha mereka.
Perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan fasilitas kesehatan untuk menyalurkan bantuan makanan kepada keluarga yang menjadi sasaran program.
Menurut Nuryanto, pola kolaborasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Kota Gorontalo untuk memperluas jangkauan program Genting. Dengan koordinasi yang baik, dukungan perusahaan diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima.
Ia pun meminta camat, lurah, puskesmas, dan pelaku usaha memperkuat komunikasi serta menyelaraskan peran masing-masing dalam pelaksanaan program.
Dengan demikian, penanganan stunting tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Nuryanto turut mengapresiasi perusahaan dan mitra yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting. Ia mengajak pelaku usaha lainnya mengikuti langkah serupa dengan memberikan dukungan sesuai kebutuhan keluarga sasaran.
Ia mengingatkan, keberhasilan program Genting tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Komitmen yang telah dibangun harus diteruskan melalui pendampingan dan bantuan yang konsisten.
“Ini tidak hanya sebatas seremonial hari ini saja, tetapi juga harus berlanjut di kemudian hari,” tegasnya.
Kegiatan evaluasi tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara DPPKBP3A Kota Gorontalo dan media dalam implementasi SIGAP P4S. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.(Adv)












