Hargo.co.id, GORONTALO – Penguatan tenaga arsiparis dan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Keduanya dinilai penting dalam mendukung transformasi digital sekaligus mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih tertib dan akuntabel.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo di Ruang Huyula, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha bersama jajaran anggota. Turut hadir Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Provinsi Gorontalo, Amir Hamzah Hadju, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta seluruh kepala dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan diarahkan pada dua hal, yakni pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kearsipan melalui pengangkatan jabatan fungsional arsiparis serta percepatan penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintah daerah.
Bagi Dinas Arpus, ketersediaan tenaga arsiparis menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan penerapan sistem kearsipan digital berjalan sesuai kaidah. Sebab, penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan sistem, tetapi juga pemahaman terhadap tata kelola arsip pemerintahan.
Arsiparis memiliki peran dalam memastikan setiap dokumen pemerintahan dikelola secara sistematis, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan arsip.
Dengan dukungan tenaga yang kompeten, pengelolaan arsip diharapkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi,
tetapi juga menjamin ketersediaan informasi sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
Selain persoalan SDM, keseragaman penggunaan SRIKANDI di seluruh organisasi perangkat daerah juga menjadi perhatian. Penerapan aplikasi tersebut membutuhkan kesiapan masing-masing instansi, termasuk dukungan aparatur dan penyelesaian berbagai kendala teknis maupun administratif.
Untuk itu, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan agar penerapan sistem kearsipan digital tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi juga menjadi ruang untuk memetakan kebutuhan arsiparis di setiap daerah sekaligus merumuskan langkah penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi.
Melalui rapat koordinasi ini, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama instansi terkait diharapkan
dapat mendorong tindak lanjut yang lebih konkret dalam pemenuhan tenaga arsiparis dan optimalisasi SRIKANDI.
Penguatan kedua aspek tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi digital kearsipan di Gorontalo,
sekaligus mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.(Rls)
