Gorontalo

Bappeda Matangkan Penyusunan LKPJ Gubernur 2026

×

Bappeda Matangkan Penyusunan LKPJ Gubernur 2026

Share this article
Bappeda Matangkan Penyusunan LKPJ Gubernur 2026
Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (19/11/2026). (F. Humas Bappeda)

Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo mulai mematangkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2026. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan seluruh rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2025 telah ditindaklanjuti oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Berita Terkait:  Slamet Bakri Tekankan Pentingnya Inovasi

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, Kamis (19/11/2026).

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dalam rapat tersebut diwakili Kepala Bidang P2EPD, Max Moerad. Pertemuan itu turut dihadiri sekretaris, fungsional perencana, serta pejabat terkait dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Berita Terkait:  Indikator Ekonomi Membaik, Pemprov Gorontalo Kejar Pertumbuhan 6,70 Persen pada 2027

Dalam pemaparannya, Max menjelaskan, penyusunan LKPJ dilakukan melalui enam tahapan, mulai dari persiapan, koordinasi, pengumpulan data, penyusunan draf, reviu dan pengesahan, hingga penyampaian kepada DPRD.

Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Desember 2026 hingga Maret 2027. Pada Desember dilakukan persiapan dan penetapan surat keputusan tim penyusun. Selanjutnya, Januari 2027 difokuskan pada pengumpulan dan verifikasi data capaian kinerja, keuangan, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD.

Berita Terkait:  Kembali Sidak Dapur SPPG, Wagub Idah Tekankan Aspek Kebersihan Food Tray MBG

Memasuki Februari 2027, proses dilanjutkan dengan penyusunan draf dan pembahasan berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan. Sementara Maret 2027 menjadi tahap finalisasi, penyampaian, dan pembahasan LKPJ bersama DPRD.

Max menegaskan, LKPJ tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administrasi pemerintah daerah. Dokumen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Berita Terkait:  Besok, WFA Mulai Diterapkan Pemprov Gorontalo

“LKPJ bukan sekadar laporan administratif. LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran. Karena itu, seluruh OPD wajib menyampaikan data yang valid dan memastikan rekomendasi Pansus tahun sebelumnya sudah benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk mendukung penyusunan dokumen tersebut, setiap OPD juga diminta menyiapkan sembilan kelompok data. Meliputi capaian kinerja makro, kinerja sektoral, Standar Pelayanan Minimal (SPM), realisasi keuangan APBD, kepegawaian, penghargaan, kerja sama, kebijakan strategis, serta dukungan terhadap pelaksanaan prioritas nasional dan program unggulan daerah.

Berita Terkait:  Mendes PDT Ajak Warga Manfaatkan Keberadaan Kopdes Merah Putih

Selain kelengkapan data, perhatian juga diarahkan pada substansi Bab III LKPJ. Bagian tersebut wajib memuat kebijakan strategis yang ditetapkan selama tahun pelaporan serta tabel tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

Melalui koordinasi ini, Bappeda berharap seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan data dan dokumen pendukung secara tepat waktu. Dengan demikian, penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026 dapat berjalan sesuai tahapan dan memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian pembangunan sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi DPRD. (Rls) 

Berita Terkait:  Bantuan Pangan Beras untuk 116.276 KPM Mulai Didistribusi, Gusnar: Tiap KK Terima 20 Kg