Hargo.co.id GORONTALO – Provinsi Gorontalo masuk dalam 136 daerah Indonesia yang rawan bencana dan butuh perhatian serius untuk membenahi masalah lingkungan. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Kementrian Lingkungan Hidup baru-baru ini.
Kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di Gorontalo,disebabkan oleh banyak faktor, terutama adanya Penebangan hutan di wilayah Provinsi Gorontalo yang terjadi secara masif dan berkelanjutan. Sementara, hal itu tidak berimbang dengan upaya pemulihan kembali kawasan hutan. Sebagai Bukti kongkrit dampak dari kerusakan hutan itu, terlihat dengan adanya bencana yang sering melanda wilayah Gorontalo.
Melihat Kondisi ini, sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat di Gorontalo bereaksi.
Aktivis Gerakan Pemuda Ansor Kota Gorontalo Imran, meminta agar hal ini benar-benar diseriusi pemerintah.
Menurutnya, Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan harus kembali dievaluasi. Termasuk menyangkut perizinan dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi yang mereka lakukan.
“Ini perlu jadi perhatian serius pemerintah Gorontalo. Jangan sampai kerusakan hutan di Gorontalo akan semakin parah,†kata Imran.
Sementara itu, Abdul Agus, salah satu tokoh pemuda di Gorontalo Utara (Gorut) meminta agar pemerintah daerah tidak lagi memperkenankan perusahaan tertentu untuk menggarap hutan di Gorontalo.
Sebab, hal itu hanya akan memperparah kondisi hutan di Gorontalo yang sudah rusak.
“Bayangkan saja, dari data yang kita peroleh kita sebenarnya bukan hanya data saja. Setiap hari masyarakat selalu dibuat susah dengan banjir. Ini kenapa. Karena hutan sudah Gorontalo rusak,†jelasnya.
Sebelumnya Mantan Menteri Lingkungan Hidup RI Sarwono Kusumaatmaja memaparkan, fenomena cuaca dan iklim ekstrim semakin terasa dan meningkat intensitasnya di Indonesia. BMKG mencatat bahwa kenaikan suhu di Indonesia dalam kurun waktu 100 Tahun terakhir berkisar 0,76 derajat celcius.
BNPB mencatat bahwa 87 persen bencana yang terjadi di indonesia tahun 2013 adalah bencana hidrometeologi, seperti banjur, tanah longsor, dan kekeringan. “Hal ini yang perlu ada keprihatinan kita terhadap dampak tersebut, sehingganya Peran Pemerintah Daerah sangat di butuhkan,†pungkasnya. (and/rt/hargo)