Sabtu, 21 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Awas, LKPJ Pemerintahan Darwis-Anas Mulai Disorot

Oleh Admin Hargo , dalam Metropolis , pada Sabtu, 16 April 2022 | 16:05 Tag: ,
  Suwitno Kadji

Hargo.co.id, GORONTALO – Salah seorang masyarakat Boalemo, Soewitno Kadji, sepakat dengan sikap Wakil Ketua DPRD Boalemo, Muslimin Haruna, yang tidak mempermasalahkan terkait Penjabat Bupati (Penjabup) Boalemo. Yang mana siapa saja, yang penting komitmen untuk membangun daerah, dan lebih penting lagi, Muslimin Haruna mengimbau masyarakat untuk fokus saja mengawal program Pemerintahan yang ada.

Nah, terkait kata mengawal ini, kata Soewitno Kadji, yang juga sebagai Direktur Pusat Kajian Hukum Keuangan Daerah/Negara di Universitas Patria Artha Makassar, sebaiknya Muslimin Haruna dan kawan-kawan sebagai wakil rakyat, menilik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Pemerintahan atas program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam satu periode, yang akan berakhir bulan depan ini. 

“Saya sepakat dengan pak Muslimin Haruna, untuk tidak perlu membahas siapa yang jadi Penjabup, dan fokus saja dalam mengawal program ke depan. Menurut hemat saya, ada agenda yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh pak Muslimin Haruna dan kawan-kawan lainnya di Gedung DPRD Boalemo. Yaitu LKPJ Pemerintahan Damai,” tutur Soewitno Kadji, pada Jumat, (15/04/2022).

LKPJ tentang pelaksanaan Perda RPJMD ini, yang notabene menjadi acuan yang sangat penting, guna menentukan arah kebijakan program pembangunan Daerah ke depan. Mengingat masa transisi Pemerintahan yang akan diisi oleh Penjabup, yang notabene tidak menggunakan RPJMD.

“Kita tentu berharap, agar program pembangunan ke depan bisa efektif, terarah, dan berkesinambungan. Olehnya  evaluasi seluruh kebijakan  visi-misi program Damai yang telah ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD selama ini, terhadap realisasi pencapaian di akhir pemerintahannya,” tutur Soewitno Kadji.

Ditegaskannya, apakah 14 program Pemerintahan Damai selama satu periode ini, program pembangunannya telah mencapai target yang ideal 80-90 persen, yang ekivalen dengan realisasi kebijakan anggaran keuangan di akhir masa jabatan. 

Sebab hal ini kata Soewitno Kadji, bakal berdampak negatif atau positif, atas kepastian hukum terkait penggunaan keuangan negara, atas implementasi Perda RPJMD, yang penjabarannya dalam Perda tentang APBD setiap tahunnya.

“Apalagi di masa Pemerintahan Damai selama satu periode ini, kita ketahui bersama, bahwa telah terjadi penonaktifan Bupati yang selanjutnya adanya pengangkatan Bupati definitif. Artinya, pertanggungjawaban Pemerintahan Damai ini, ada Cut Off laporan Pertanggungjawaban program antara Bupati yang telah diberhentikan, dan Bupati yang dilantik pasca pemberhentian. Keduanya harus jelas pertanggungjawabannya,” Apakah kedua bupati ini telah menjalankan amanat Perda RPJMD sebagaimana mestinya. kuncinya. (***)

 

Penulis : Abdul Majid Rahman

(Visited 463 times, 2 visits today)

Komentar