Selasa, 9 Agustus 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Bantuan Petani Non Agunan Perlu Diperjuangkan

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Selasa, 21 Juni 2022 | 11:05 Tag: , , ,
  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan bisa sama seperti pemerintah di daerah Sumatera yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan pihak perbankan. Ini merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dalam hal ini bantuan petani non agunan.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah resmi melakukan penandatangan MoU bersama tiga bank nasional, yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri, kerjasama pemerintah bersama pihak bank dimaksudkan untuk merespon berbagai keluhan para petani melalui program petani mandiri dengan pinjaman non agunan,”  ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru.

 Lanjut dikatakan Roman Nasaru, program petani mandiri ini untuk sementara baru berjalan di pulau sumatera dan jawa, Gorontalo khususnya di Kabupaten Gorontalo belum. 

“Tentu harus segera diambil kesempatan tersebut dan kami DPRD akan berjuang memperjuangkan hal tersebut tentunya,” kata Roman Nasaru.  

Ia menyampaikan, dari penjelasan pihak Kementerian saat dilakukan kunjungan kerja pekan kemarin, syarat pinjaman petani non agunan kepada pihak bank harus melalui surat bupati.  Dari penyampaian Kementan, program pinjaman petani non agunan itu yang menjamin pemerintah daerah. Bupati menyurati pihak bank, isinya bahwa petani-petani terlampir dalam program tersebut dijamin oleh pemerintah. 

“Program ini juga memiliki asuransi, jika petani mengalami gagal panen, hanya saja tetap petani harus melalui verifikasi melalui Dinas Pertanian, syarat-syarat tentu mesti dipenuhi dulu,” jelas Roman menirukan penjelasan dari pihak Kementan. 

Politisi Nasdem ini mengungkapkan, rata-rata kendala petani di daerah itu kesulitan memperoleh bibit unggul dan bersubsidi, dari segi pembiayaan pun kadang sulit.  

“Petani mengeluh ini dan itu, disaat bercocok tanam mereka sangat tergantung pada para tengkulak atau rentenir yang memberikan mereka modal dengan bunga yang sangat tinggi. Untuk itu dibuatlah program ini oleh pemerintah,” ucap Roman Nasaru. 

Wakil Ketua II DPRD ini sangat berharap, program ini segera direspon oleh pemerintah daerah melalui komunikasi dengan pemerintah pusat. 

“Khusus internal DPRD sebagai pimpinan sangat berharap ditindaklanjuti oleh Komisi I, untuk pemerintah eksekutif direspon oleh Dinas Pertanian,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 9 times, 1 visits today)

Komentar