Senin, 30 Januari 2023
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Cakades Minta Pilkades Marisa Utara Ditinjau Kembali

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Pohuwato , pada Sabtu, 20 Agustus 2022 | 10:05 Tag: , , , ,
  Piter Pakaya, Calon Cakades Marisa Utara bersama Ketua Tim Pemenangan saat memberi keterangan pers, Jumat (19/8/2022).

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Pohuwato baru saja digelar. Pemerintah daerah pun mengklaim pelaksanaannya berjalan lancar dan sukses. Hal itu rupanya tak berlaku bagi Desa Marisa Utara, dimana proses pemungutan hingga perhitungan suara yang dilakukan dinilai syarat akan manipulasi. Adalah Petter Pakaya, salah satu calon pun meminta agar Panitia Pilkades Kabupaten yang diketuai Arman Muhammad untuk melakukan peninjauan kembali Pilkades di desa tersebut.

Calon nomor urut 3 pada Pilkades Desa Marisa Utara itu mengaku tak terima dengan kerja-kerja para Panitia di Desa yang terindikasi melakukan manipulasi hasil Pilkades. Pasalnya kata Petter yang didampingi Tim Suksesnya itu, sejak perhitungan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga hari ini dirinya bersama tim belum juga menerima salinan berita acara perhitungan suara di masing-masing TPS. Tak sampai disitu, berbagai kejanggalan pun mulai dirasakannya saat beberapa Panitia Pilkades di desa memberikan informasi hasil perhitungan yang berbeda-beda.

banner 728x485

“Tim saksi kita saat perhitungan suara itu tidak mengantongi salinannya, sehingga indikasinya ada kecurangan. Belum lagi soal penjelasan panitia yang berbeda-beda, ada yang menyebut 192, ada 142, bahkan ada yang menyebut suara Calon terpilih ini 204 yang padahal sudah tidak sesuai dengan jumlah DPT di TPS itu,” kata Petter saat Konferensi pers, Jumat (19/8) kemarin.

Lanjut Petter, tidak adanya salinan berita acara hasil pemungutan suara di TPS, pun membuat dirinya bersama tim pemenangan kesulitan untuk memprotes hasil Pilkades di Marisa Utara yang hanya diberi waktu selama tiga hari pasca pelaksanaan Pilkades.

“Dalam aturan Pilkades bahwa setelah tiga hari ada ruang untuk melaporkan atau menggugatnya, tapi bagaimana kita mau lapor sementara salinannya kita tidak tahu. Sampai sekarang kami tidak diberikan salinan itu. Nah sekarang ada informasi akan ada Pleno hasil, bagaimana mau di plenokan sementara kita tidak pernah tanda tangan berita acaranya,” ungkapnya.

Dirinya pun meminta kemudian agar Panitia Pilkades Kabupaten dalam hal ini Asisten Pemerintahan untuk melakukan peninjauan kembali pelaksanaan Pilkades di Desa Marisa Utara. Hal itu pun menurutnya perlu untuk diatensi oleh pemerintah daerah sehingga tidak mencoreng sistem Demokrasi yang ada di Kabupaten Pohuwato khususnya dalam hal pemilihan Kepala Desa. Jika aduan tersebut diabaikan, dirinya pun khawatir Pilkades di Desa Marisa Utara akan menjadi preseden buruk terhadap Demokrasi di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Marisa Utara.

“Kepada Panitia Kabupaten kami minta ini harus menjadi perhatian sehingga tidak mencoreng sistem demokrasi kita. Nasib masyarakat ada di pundak kita, kalau ini saja sudah tercoreng bagaimana nanti. Bagaimana nanti Demokrasi di Desa kita. Jika permohonan kami tidak diindahkan maka kita akan PTUN kan,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi permasalahan yang diadukan salah satu calon, Assisten I Pemerintahan Kabupaten Pohuwato, Arman Mohammad, menjelaskan, semestinya calon yang merasa dirugikan sehari setelah pemungutan suara mengajukan keberatan secara tertulis dengan menguraikan fakta yang diduga merugikan dirinya. Gugatan mengenai proses dan hasil Pilkades itu, jelas mantan Camat Buntulia itu, diajukan kepada Camat selaku panwas tingkat kecamatan yang kemudian hasilnya di serahkan kepada panwas kabupaten untuk diambil kesimpulan dan keputusan.

“Untuk saat ini kami belum bisa mengambil kesimpulan karena semua berkas yang berkaitan dengan itu ada ditingkat desa. Kamipun belum menerima hasil pleno BPD saat surat mereka diserahkan ke saya. Makanya gugatan itu dilayangkan ke panwas kecamatan untuk diproses, hasil kesimpulan dari kecamatan kami yang nantinya kami kaji dan teliti lalu panwas kabupaten akan memberikan keputusan. Walaupun demikian surat tersebut hari Senin kami bahas sesuai kewenangan yang ada,” tandasnya. (*)

Penulis: Ryan Lagili

(Visited 107 times, 1 visits today)

Komentar