Hal senada juga disampaikan Ketua FSPMI Gorontalo Solihin Nurdin. Menurutnya, FSPMI Gorontalo meminta agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Upah.
“FSPMI menolak upah murah. Naikkan UMP 2017 Rp 650 ribu,†kata Solihin.
Sementara itu Plh Sekda Provinsi Gorontalo Anis Naki saat menerima massa aksi menyampaikan, Pemprov Gorontalo tetap memerjuangkan hak-hak guru honerer dan para pekerja di daerha ini.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menerapkan UMP. Dan secara bertahap Pemprov Gorontalo akan terus memperjungkan hak-hak buruh maupun guru honorer,†kata Anis Naki.(tr-49/hargo)