Suasana RDP terkait Pilkades Desa Windu antara Komisi 1 DPRD Kabupaten Gorut dengan pihak-pihak terkait. (Foto: Istimewa)

Dekab Gorut Sesalkan Ketidakhadiran PPK pada RDP Kasus Pilkades Desa Windu

Legislatif

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menyesalkan ketidakhadiran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Windu yang diselenggarakan pada Selasa (17/1/2023).

“Sementara PPK sendiri tidak hadir, karena Ketua PPK-nya dalam keadaan sakit sementara wakil ketua PPK sedang ada tugas lain,” kata Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Gorut, Matran Lasunte saat ditemui sejumlah wartawan.

banner 728x485

Untuk diketahui, persoalan Pilkades Windu tersebut telah dilaksanakan RDP sebanyak dua kali. RDP sendiri digelar karena SK PPK Pilkades Desa Windu dipersoalkan oleh penggugat yakni Saripudin Mi’i. Penggugat menilai, SK melanggar Perda nomor 2 Tahun 2018.

“Walaupun PPK tidak hadir, kami menghadirkan Panitia Pemilihan Desa dan juga BPD, sehingga tetap melanjutkan RDPU, sambil menggali keterangan dari para pihak, karena untuk laporan tersebut, komisi 1 terus melakukan pendalaman,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Matran bahwa laporan yang diterima pihaknya akan disampaikan kepada bupati dalam bentuk rekomendasi.

“Kami masih terus menghimpun keterangan dari para pihak. Kami juga masih akan melakukan rapat dengan PPK, sebelum DPRD menerbitkan rekomendasi,” kata aleg PPP itu.

Sementara untuk pertemuan selanjutnya dengan PPK masih akan dikonsultasikan dengan pimpinan, karena Matran tak mau kejadian ketidakhadiran PPK terjadi lagi.

“Kami sejak pekan kemarin pada hari rabu dan kamis sudah memerintahkan ke bagian sekretariat untuk melayangkan surat undagan supaya bagi para pihak yang di undang dapat menjadwalkan lebih awal. Dan itu sudah kami sampaikan pada skorsing rapat pertama, sudah kami sampaikan terutama PPK, melalui wakil ketua PPK dalam hal ini Kabag Hukum untuk hadir di RDP yang sudah di tetapkan hari ini,” tandasnya.

“Namun pada hari ini yang mewakili dan yang di undang tidak hadir, karena itu yang kami harapkan agar dapat mengklarifikasi terkait SK tersebut,” imbuh Matran.(*)

Penulis: Alosius M. Budiman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *