Minggu, 22 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Disaksikan DPRD, BPN Kembali Lakukan Pengukuran Lahan yang Dipersoalkan

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Rabu, 30 Maret 2022 | 16:05 Tag: , ,
  Tindak lanjut aduan masyarakat terkait tanah hiba untuk pembangunan pangkalan TNI-AL, Wakil Ketua Komisi I, Matran Lasunte tinjau langsung lokasi yang dimaksud di Kecamatan Anggrek, Selasa (29/03//2022) (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Sesuai dengan hasil rapat Komisi I DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Selasa (29/03/2022), pengukuran lahan yang dipersoalkan warga kembali dilakukan. Kali ini, Komisi I turun langsung  ke lapangan guna menyaksikan pengukuran yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Lahan yang dipersoalkan warga tersebut merupakan tanah hibah pemerintah daerah untuk pembangunan Lanal di Kecamatan Anggrek. Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte yang dimintai keterangannya usai turun lapangan tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti apa yang menjadi aduan masyarakat kepada pihaknya. 

“Jadi menindak lanjuti aduan masyarakat yang mengaku bahwa lahan pertaniannya yang diketahui telah terbit sertifikat masuk juga dalam lahan hiba tersebut. Ini juga merupakan hasil tindak lanjut dari RDP yang telah kami gelar beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Komisi I dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo Utara mengecek langsung batas-batas lahan yang ditunjuk. 

“Dan pada saat itu juga telah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN dan juga pemerintah Desa Ilangata dan Pemerintah Kecamatan Anggrek,” jelas Matran Lasunte.

Lanjut katanya, telah disimpulkan bahwa untuk persoalan ini yakni kepada masyarakat yang mengklaim lahannya tersebut silahkan berkonsultasi dengan pihak BPN tepatnya di seksi sengketa. 

“Terus juga kami meminta ke pemerintah daerah dalam hal ini dari Bidang Tata Ruang Dinas PU dan Dari Dinas Perkim untuk segera melakukan langkah-langkah koordinasi karena lahan yang sudah terbit sertifikat sudah dihibahkan untuk pembangunan pangkalan TNI AL,” tegasnya.

Matran Lasunte menegaskan bahwa semangat mereka adalah agar pangkalan TNI AL tidak ada hambatan-hambatan lagi dalam pembangunannya. 

“Kami minta agar segera mencari solusinya, dan kepada masyarakat kami berharap bahwa apabila merasa ini bagian dari haknya tentu saja dapat membuktikan hal tersebut,” jelasnya.

Untuk langkah lebih awal lebih kepada koordinasi, kita berusaha untuk dapat terciptanya musyawarah. Agar apa yang menjadi masalah kita terkait dengan pembangunan Lanal dapat segera terealisasi. 

“Sebanyak 24 ribu meter, jadi 2 hektar lebih yang masuk dalam bagian lahan yang telah dihibahkan ke pemerintah daerah itu yang masih di klaim masyarakat,” ujarnya.

Matran Lasunte menegaskan bahwa tanah mereka hanya sebagian, tapi ini masih disesuaikan dengan sertifikat masyarakat tersebut. Pihak pertanahan menyahuti permintaan komisi 1 untuk melakukan pengukuran dan akan disesuaikan dengan sertifikat yang pernah ada. 

“Status tanah itu awalnya sudah dibayar pemda kepada 3 orang berdasarkan sertifikat ada 3 persil kemudian itu telah di alih status menjadi lahan atau sertifikat milik pemerintah daerah kemudian diterbitkan lagi sertifikat hibah untuk Lanal,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 22 times, 1 visits today)

Komentar