Rabu, 1 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Dukung Pencopotan Kadis Sosial Kabupaten Gorontalo 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Selasa, 5 Oktober 2021 | 23:05 PM Tag: , ,
  Ilustrasi. Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo

Hargo.co.id, GORONTALO – Tindakan tegas yang dilakukan oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo yang menonjobkan Kepala Dinas Sosial (kadinsos) Husain UI, didukung sepenuhnya oleh DPRD Kabupaten Gorontalo. Hal ini seperti yang diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS, Senin (04/10/2021). 

Ketua Fraksi Demokrat Nasir Potale mengatakan, apa yang dilakukan Bupati Gorontalo itu hal yang wajar dan merupakan hak prerogatifnya bupati. 

“Siapapun yang ditempatkan dimana saja itu haknya bupati,” ungkap Nasir. 

Lanjut dikatakan Nasir,  kalau masalah dinas sosial itu sudah tepat juga, karena semestinya jika dirinya sebagai Kadinsos harusnya stand by 24 jam, ketika ada bencana, walaupun memang tugas Dinas Sosial adalah pasca bencana. 

“Tetapi juga saat bencana seharusnya stand by di lokasi, ketika anak buah berkoordinasi harus melayani, saya saja kemarin saat banjir pertama telepon beliau (Kadinsos.red) justru ada dirumah, sementara Sekretaris Dinsos dan tagana sudah ada di lokasi banjir,” tegas Nasir. 

Hal yang sama diungkapkan oleh anggota fraksi PKS Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Safrudin Hanasi mengapresiasi sikap Bupati Gorontalo mencopot jabatan Kepala Dinas Sosial karena gagal melaksanakan tugas melayani masyarakat. Menurut Safrudin, pembersihan pejabat yang minim prestasi di lingkungan pemerintahan memang harus dilakukan demi menjaga wibawa bupati Gorontalo sebagai pemimpin tertinggi. 

“Sesuai dengan komitmen pemerintah yang ingin bekerja dua kali lebih baik untuk masyarakat,” ungkap Safrudin. 

Jauh sebelum Kepala Dinas Sosial dilepas dari jabatan, Safrudin menilai, banyak persoalan di Dinas Sosial yang dinilai tidak dapat diselesaikan seperti masalah data penerima BPNT, gaji PKH, hingga anggaran Tagana. 

“Ada juga persoalan data BPJS. Waktu rapat kerja dengan Komisi II DPRD persoalan data BPJS kerap menjadi masalah. Artinya tidak mampu untuk diselesaikan,” ungkapnya.

Ia berharap, sikap tegas yang dilakukan Bupati Gorontalo dapat dijadikan pelajaran oleh seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo. 

“Jadikan ini sebagai contoh. Dalam mengemban tugas pejabat harus punya target. Jangan ABS atau asal bos senang. Pejabat harus punya target kerja, mampu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab,” tutup Safrudin. (***)

 

Penulis; Deice Pomalingo

 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar