Hargo.co.id, GORONTALO – Pengawasan secara maksimal yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) terutama dari sisi penganggaran maupun realisasi pelaksanaan program termasuk didalamnya terkait pencapaian target, sampai saat ini belum terlaksana.
Pasalnya ada hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka menunjang fungsi pengawasan tersebut, tidak difasilitasi dan tidak diberikan ruang.
Hal tersebut terungkap saat awak media ini berbincang dengan Ketua DPRD Gorut, Deasy S.M Datau di ruang kerjanya, Senin (30/1/2023).
“Kan salah satu tupoksi yang melekat pada kita selaku legislatif yakni fungsi pengawasan, dan terhadap fungsi pengawasan tersebut, sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal,” ungkap Deasy.
Menurutn Deasy, pengawasan terhadap penganggaran sangatlah penting bagi DPRD. Pasalnya, kata dia, belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya banyak yang kecolongan.
“Bahkan sampai saat ini hal tersebut masih saja terjadi dan DPRD dapat dibilang kecolongan terkait dengan itu,” bebernya.
“Dalam pembahasan anggaran sebelumnya item pekerjaan atau program tidak ada, dan tidak pernah dibahas sama sekali. Namun ketika selesai evaluasi yang dilakukan oleh pihak provinsi, tiba-tiba muncul. Entah datang dari mana, sudah ada ketika selesai evaluasi. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus diawasi karena ini sangatlah penting, dan pembahasannya ada di DPRD, namun justru DPRD yang dibuat bingung ketika itu terjadi lagi,” imbuh Deasy.
Sehingga, kata Deasy, diperlukan akses kedalam sistem dalam rangka memaksimalkan pengawasan yang dilakukan secara kelembagaan. Hal ini menurut aleg PDIP tersebut, legislatif harus diberikan ruang untuk itu, sesuai dengan hasil konsultasi yang dilakukan.
“Akses yang dimaksud tersebut hanya untuk pengawasan saja, bukan untuk merubah atau digunakan untuk kepentingan lainnya,” jelasnya.
Jika ini berjalan dengan baik, maka tentunya jalannya program pemerintahan juga akan maksimal, sehingga tidak terkesan ada hal yang ditutupi. Terutama, terhadap akses pengawasan melalui sistem yang dapat dilihat jejak digitalnya, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan disini. (*)
Penulis: Alosius M. Budiman