Hargo.co.id, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer meminta pemerintah kabupaten maupun untuk kota untuk menganggarkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam dua tahap di APBD 2023 dan APBD 2024.
Hamka Hendra Noer menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2024. Dirinya tidak ingin kebutuhan anggaran pemilu yang mencapai Rp 200 miliar baru dianggarkan pada APBD 2024 nanti.
“Kami di provinsi telah menganggarkan dalam dua tahap yakni di APBD 2023 Rp100 miliar dan APBD 2024 Rp100 miliar, jadi total Rp200 miliar,” kata Hamka Hendra Noer dalam rapat terbatas bersama Forkopimda Gorontalo terkait Pemilu 2024 di Aula Rujab Wakil Gubernur, Jumat (14/10/2022).
“Nah, yang jadi persoalan di kabupaten kota belum ada keseriusan, belum ada yang menganggarkan baik pada APBD Perubahan 2022 maupun APBD 2023,” Katanya menambahkan.
Dirinya juga meminta Forkopimda bisa bersama sama meyakinkan bupati dan Walikota terkait urgensi pembiayaan pemilu. Menurutnya, Tanggung Jawab pemilu tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah pusat dan provinsi tetapi juga kabupaten maupun kota.
Hamka Hendra Noer juga meminta Pendampingan hukum dari kepolisian maupun kejaksaan dapat berjalan maksimal sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan tidak meninggalkan celah administrasi pengelolaan keuangan yang tidak baik.
“Saya minta kepada teman-teman Forkopimda untuk membantu kami, kita buat komitmen bersama bupati wali kota,” kata Hamka Hendra Noer.
Dirinya juga menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dengan penuh tanggung jawab.
“Saya tegaskan ke KPU dan Bawaslu, dirinci berapa tanggung jawab kabupaten dan kota, suruh tanda tangan mereka di situ. Ada yang mengatakan nanti 2024 dianggarkan, jangan seperti itu. Maksud saya harus ikut provinsi anggarkan dalam dua tahap akan terasa lebih ringan,” Katanya menegaskan.
Arahan Hamka Hendra Noer disetujui unsur Forkopimda yang hadir. Komandan Resort Militer (Danrem) 133/Nani Wartabone, Brigjen Amrin Ibrahim bahkan mengusulkan agar Pemprov Gorontalo membuat surat kesepakatan bersama, antara bupati dan wali kota untuk penganggaran tahapan Pemilu hingga 2024.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Haruna. Dirinya menyarankan setelah rapat Forkopimda tersebut, ada pertemuan lanjutan dengan melibatkan para bupati wali kota sekaligus ketua–ketua DPRD.
“Semua harapan kita sama dengan harapan pak gubernur. Mengenai hibah anggaran yang diserahkan ke KPU Bawaslu diminta kami membentuk tim bersama. Kami di kejaksaan memang ada bidang yang melakukan pendampingan seperti itu. Intinya Pemilu dan Pilkada ini sukses kalau stakeholder saling bergandengan tangan berjalan searah,” Pungkasnya.(*)
Penulis: Sucipto Mokodompis