Jumat, 22 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kepastian Dana PEN Menunggu Hasil Evaluasi

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:05 AM Tag: ,
  Kepala UPBJ Gorontalo Utara, Haris Latif

Hargo.co.id, GORONTALO – Hingga saat ini, realisasi atau titik terang atas pencairan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih menunggu hasil evaluasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gorontalo Utara (Gorut), Haris Latif saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/10/2021). 

“Belum ada realisasi dana PEN, kita masih menunggu hasil evaluasi dari pihak Kemendagri dan Kemenkeu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Haris bahwa dari usulan awal Rp 200 Miliar, setelah dilakukan rasionalisasi menjadi Rp 163,5 Miliar. 

“Dan ini masih menunggu. Menunggu rekomendasi, jika direkomendasi boleh, maka dana pinjaman tersebut akan ditransfer,” tegasnya.

Haris menegaskan bahwa terkait dengan dana pinjaman tersebut ada banyak penilaian yang mempengaruhi apakah pengajuan pinjaman tersebut disetujui atau ditolak. 

“Pekan kemarin juga kita masih diminta street map untuk rencana pembangunan jalan yang titiknya dari mana kemana. Itu salah satu contohnya” ungkapnya.

Untuk penilaian lainnya kata Haris yakni kesiapan daerah dalam melaksanakannya, kemudian juga basic price dan masih banyak lagi yang lainnya. 

“Untuk Dinas PU sendiri sesuai dengan hasil rasionalisasi dari Rp. 170 Miliar menjadi Rp. 163,5 Miliar,” jelasnya.

Dan anggaran tersebut kata Haris akan digunakan untuk mendanai pekerjaan sebanyak 23 paket baik itu jalan maupun jembatan. 

“Namun kami berharap jika memang dikabulkan, maka minimal pekerjaan fisiknya dimulai pada awal tahun, itu jika sudah ada perencanaannya pada tahun 2021 ini,” kata Haris.

Disisi lain, untuk pelaksanaan kegiatan Haris mengutarakan bahwa pihaknya ingin dilaksanakan dalam tahun jamak. 

“Hanya saja itu membutuhkan payung hukum atau regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 34 times, 1 visits today)

Komentar