Kamis, 21 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Kerja Sama Lintas Sektor Dinilai Gagal Tangani Anthrax

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 15 Juni 2016 | 14:14 PM Tag: ,
  

Hargo.co.id GORONTALO – Sejatinya setelah kejadian penemuan wabah antraks untuk pertama kalinya di wilayah Telaga Biru, pada bulan Maret 2016 lalu, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melakukan sejumlah upaya tanggap.

Diantaranya, dengan mengisolasi seluruh ternak sapi di wilayah tersebut, berikut menggelar penyuluhan, dan pemberian vaksin masal. Selanjutnya telah dilakukan program kerja sama lintas sektor.

DKPP dalam hal ini akan bertindak sebagai pelaksana vaksin, Dinas Perhubungan dan Satpol PP sebagai pengawasan lalu lintas ternak, Dinas Perdagangan untuk pengawasan dan pemantuan peredaran daging, dan Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan Survilens.

Bahkan telah dibentuk posko penanganan. Sayang hal itu tidak jalan maksimal. Hal inilah yang menjadi pemicu sehingga wabah antraks di Kabupaten Gorontalo semakin tak terkendali.

Kepala DKPP Kabupaten Gorontalo Haris Tome mengakui hal itu saat diwawancarai Gorontalo Post di ruang kerjanya, kemarin. Menurut Haris, sejatinya sudah ada kerja sama agar ada pengawasan lalu lintas ternak.

Tapi hal itu tidak jalan maksimal. Buktinya, antraks bisa menyebar ke wilayah lain. “Ini bukti lalu lintas tak terawasi. Karena antraks itu tak mungkin menyebar lewat udara,” tutur Haris

.
Haris kemudian justeru menyoroti pemerintah desa yang tidak mampu bekerja sama dengan baik. Sejatinya, kata Haris pemerintah desa harus bisa mengetahui dan memberikan informasi terkait kejadian antraks di wilayahnya masing-masing.

“Itu di Desa Pangdaa dan Batulayar saya heran. Warga diam. Pemerintah desa juga tak memberi tahu kami,”kesal Haris. Haris mengaku tak mungkin penanganan antraks ini diserahkan sepenuhnya kepada DKPP.

Karena ketersediaan SDM dan wewenang terbatas. “Misalnya dalam hal pengawasan dan lalu lintas. Kita butuh kerja sama dari instansi lain. Termasuk dengan pemerintah desa agar tidak membiarkan sapi dari luar masuk ke Desanya kecuali ada surat izin,” jelasnya.

Haris juga menyebutkan penanganan antraks butuh bantuan Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo. “Lintas sektor,”kata Haris.  Seperti diketahui wabah antraks pertama kali diketahui pada 28 maret 2016 lalu.

Terdapat ternak sapi milik warga di Desa Lupoyo yang tiba-tiba lumpuh. Petugas Dinas Peternakan lalu mengirim sampel daging dan darah sapi ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros, pada 8 April 2016 diketahui hasil laboratorium BBVet menyebut positif Antraks sapi di Desa Lupoyo.

Sebelumnya terdapat sejumlah sapi dengan gejala yang sama, tapi disembelih dan dagingnya dijual ke pasar. Pada 11 April 2016 kembali ditemukan sapi yang terkena antraks di wilayah kecamatan Telaga Biru.

Sapi tersebut langsung dimusnahkan. Saat itu juga Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga mengeluarkan himbauan waspada antraks untuk seluruh kabupaten/kota. Pada 15 April 2016 dua ekor kerbau di Desa Pentadio Barat terkulai lemas.

Oleh warga dua kerbau itu disembelih dan dagingnya dibagi-bagi ke warga. Pada 18 April 2016 seekor sapi positif terserang anthrax kembali ditemukan di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto.

Pada 19 April 2016 Kabupaten Gorontalo ditetapkan sebagai daerah wabah antraks. Hanya berselang sehari pasca ditetapkan sebagai daerah berawabah antraks, dua orang warga Desa Pentadio Barat EA dan EL dilarikan ke rumah sakit karena diduga terjangkit antraks.

EA adalah pemilik kerbau yang disembelih pada Jumat 15 April.  21 April 2016 satu kerbau di desa Pentadio Barat kembali mati, diduga karena positif antraks. Tim kementerian pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo juga menurunkan tim ke Kabupaten Gorontalo dengan melakukan vaksinasi masal.(and/gip/kif/hargo)

(Visited 11 times, 1 visits today)

Komentar