Koalisi ini memungkinkan untuk mengusung pasangan Cagub-Cawagub. Karena PAN memiliki 7 kursi sementara Demokrat 4 kursi. Artinya koalisi ini memiliki modal 11 kursi atau melewati batas minimal 20 persen dukungan kursi di DPRD.
Saat memberikan keterangan pers, Idris Rahim sempat mengomentari wacana ini.
Menurutnya, keputusan koalisi menjadi domain DPP sebagai pemilik partai. Pengurus partai di daerah hanya menjalankan instruksi DPP. “Kita tidak bisa mengambil keputusan. Karena itu kewenangan DPP,†ujarnya.
Terkait dengan koalisi biru ini, Wakil Ketua DPW PAN, Ibrahim Saboe berpendapat, dalam politik semuanya bisa terjadi. Cagub-Cawagub punya peluang dan kesempatan yang sama.
“Apalagi Ketua PAN dan Demokrat sama-sama berlatar belakang birokrat. Tinggal bagaimana partai akan menempatkan kadernya di posisi Gubernur atau Wakil Gubernur. Kan semuanya akan disurvei yang pada akhirnya DPP yang akan menentukan,†papar Ibrahim Saboe.
Munculnya wacana koalisi biru ini tentu akan mengancam kesinambungan pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim atau duet NKRI jilid II yang gencar diwacanakan sekarang ini. Idris Rahim yang sempat ditanyai pada kesempatan yang sama soal komitmennya atas kesinambungan NKRI jilid II mengatakan, politik sangat dinamis. Semua bisa terjadi. Apalagi sampai sekarang belum ada calon resmi. “Semua ini masih bakal calon. Belum ada yang resmi,†jawab Idris Rahim dengan diplomatis.