Hargo.co.id – Kasus dugaan korupsi Helikopter Agusta Westland (AW) 101 mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries Saputra. Pasalnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) belum menemukan adanya kerugian negara, seperti yang disangkakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Kita akan tanyakan kepada Panglima TNI kenapa kerugian negara, karena secara prosedur tidak ada masalah, kalau prosedur tidak dijalani tidak mungkin pesawat itu sampai ke sini. Jadi prosedurnya sudah benar,” kata Supiadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).
Namun, lanjut Supiadin, jika ditemukan adanya kerugian negara, seharusnya diserahkan kepada internal angkatan dulu, jangan langsung mempublikasikan temuan itu, dan seakan-akan sudah ada kerugian negara.
“Pengadaan itu kan harus di bawah pengawasan panitia, pengusul dan pengadaan yang di bawah oleh Panglima TNI dan Menhan, jadi seharusnya panglima TNI sudah tahu, kalau ada pengajuan Alutsita. Jadi kalau bilang gak tahu soal Heli itu ya tidak masuk akal,” tandasnya.
Diketahui, dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, Panglima TNI juga menyebut perihal kerugian negara mencapai Rp 220 milyar tanpa audit BPK.
Sementara itu, di tempat yang sama Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, kasus AW 101 harus dihentikan. karena jika dianjutkan akan membawa banyak masalah baru.
“Ini kan prosedurnya sudah betul, semua petinggi TNI pasti tahu pengadaan Heli ini, dan ini soal alutsista yang menyangkut rahasia negara, kenapa bisa diumbar ke publik,†ujar Connie.
Connie juga memaparkan, bahwa pengadaan heli ini sudah sesuia dengan kebutuhan mengingat heli Cougar yang banyak dimiliki oleh TNI AU dan Basarnas sudah tidak layak lagi.
“Terbukti Cougar suah banyak mengalami kecelakaan. dan TNI AU paling tahu kebutuhan alutsista di internalnya. Jadi soal pengadaan AW 101 itu sudah sangat sesuai kebutuhan TNI angkatan udara,” tuntasnya.
(dms/JPC/hg)