Kamis, 2 Februari 2023
Dari Gorontalo untuk Indonesia



KPK Pelototi Pilkada Gorontalo

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Sabtu, 13 Agustus 2016 | 11:42 Tag: , ,
  

Hargo.co.id GORONTALO – Bukan hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun kelompok independen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan turun langsung mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 mendatang. Tak terkecuali Pilkada Gorontalo.

Pengawasan itu akan dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran Negara dalam Pilkada. Termasuk mencegah korupsi ketika peserta Pilkada terpilih sebagai kepala daerah. Langkah KPK untuk mengawasi Pilkada Gorontalo 2017 itu dikemukakan Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang usai memberikan kuliah umum di Universitas Ichsan, Kota Gorontalo, Jumat (12/8).

banner 728x485

Menurut Saut Situmorang, pada 2015 lalu, KPK telah meluncurkan program Pilkada berintegritas. Program tersebut melibatkan penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Karena itu pada Pilkada 2017, KPK akan kembali ikut ambil bagian dalam pengawasan Pilkada.

“Kami berharap seluruh pihak terkait memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan Pilkada,” imbau Saut Situmorang. Lebih lanjut Saut Situmorang mengatakan, pengawasan KPK terhadap pelaksanaan Pilkada 2017 untuk memastikan penyelenggaran Pilkada bebas dari tindak pidana korupsi.

“Saya sudah melakukan kunjungan di beberapa tempat, dengan menghadirkan penyelenggara pemilu membahas persoalan anggaran di Pilkada serentak 2017 mendatang,” urai Saut Situmorang kepada Gorontalo Post.
Pengawasan KPK dalam Pilkada tidak hanya sebatas pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Negara ataupun daerah.

Tetapi perputaran uang dalam pelaksanaan Pilkada juga ikut diawasi. Termasuk indikasi praktek money politik, yang mana praktek money politik masuk dalam kategori gratifikasi/suap. “Untuk persoalan pendanaan kampanye dalam Pilkada maupun perputaran anggaran nanti, KPK harus melakukan eksistensi,” tegas  Dosen Kajian Strategik Intelijen Pascasarjana UI itu.

Saut Situmorang menambahkan, langkah tersebut dilakukan KPK untuk menghadirkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan jujur. “Kita masuk untuk persoalan pengawasan anggaran Pilkada ini. Terutama pada korupsinya,” tandas pria kelahiran Medan 57 tahun silam itu.(ndi/hargo)

(Visited 7 times, 1 visits today)

Komentar