Rabu, 25 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Legalitas Serai Wangi Dipertanyakan, Legislator Kunjungi Kementan 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Selasa, 18 Januari 2022 | 08:05 Tag: , ,
  Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo saat foto bersama dengan staf Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan Program Serai Wangi. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Maraknya program Serai Wangi di Kabupaten Gorontalo memaksa DPRD setempat untuk berkunjung ke Kementerian Pertanian (Kementan). Maklum, kini banyak muncul masalah sehingga legitimasi program ini dipertanyakan. 

Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano, menyampaikan ke Kementerian Pertanian bahwa kondisi Gorontalo yang saat ini sedang viral dengan persoalan Serai Wangi. Bahkan banyak warga yang merasa tertipu dengan program tersebut. 

“Sehingga kedatangan Komisi l ke Kementerian Pertanian, selain melakukan konsultasi tentang persoalan kelapa dan kopi juga memanfaatkan tentang Serai Wangi, karena sedang berada di Kementerian Pertanian,” ungkap Syarifudin, Senin (17/01/2022). 

Ia mengatakan, terkait informasi akan adanya launching program tersebut di Kabupaten Gorontalo Utara pekan depan membuat kami selaku wakil rakyat di Kabupaten Gorontalo mempertanyakan kebenaran tersebut, karena informasinya presiden yang akan melaunchingkan. 

“Sebagai wakil rakyat tentunya kami tidak menutup pintu akan investasi yang dating di Gorontalo dan saat ini ada investor yang datang ke Gorontalo membawa program serai wangi tentunya tidak akan kami halangi, hanya saja kami mengharapkan agar bisa menghargai daerah, misalnya dengan melakukan silaturahmi dengan pemerintah setempat, termasuk dinas terkait seperti Dinas Pertanian sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertanian di daerah,” jelas politisi Demokrat ini. 

Aleg tiga periode ini menambahkan, Dinas Pertanian adalah bagian dari Kementerian Pertanian, sehingga jika memang program tersebut ada setidaknya melaporkan hal tersebut ke dinas. 

“Masa iya dinas tak tahu, dinas pelayanan terpadu satu atap (PTSP) sebagai dinas yang bermitra dengan investor-investor pun tak mengetahui jika benar ada investor yang akan melakukan program serai wangi di wilayah kami,” jelas Syarifudin. 

Ia juga menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pihak kementerian ke daerah. 

“Kami tak minta muluk-muluk, kami hanya minta adanya koordinasi, agar saat ada warga yang bertanya kami selaku wakil rakyat tentunya bisa menjawabnya, tetapi jika kondisinya memang tidak ada pelaporan di dinas tentunya kami pun akan menjawab sesuai informasi yang kami tahu dan bisa jadi disebut illegal karena tidak mematuhi SOP,” tandas Syarifudin. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo 

(Visited 447 times, 1 visits today)

Komentar