Di antaranya adalah, Komite Ad Hoc harus segera mempersiapkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI serta membuat dan menyepakati bersama road map persepak bolaan nasional antara pemerintah dengan PSSI.
Selain itu, Komite Komite Ad Hoc Reformasi PSSI juga harus menyerahkan laporan akuntabilitas mereka kepada FIFA dan AFC.
Serta syarat terakhir mengenai pembenahan tata kelola sepak bola yang mulai dari peniadaan match fixing, peniadaan mafia sepak bola, peniadaan partai politik dalam pengurus PSSI, kepatuhan terhadap FIFA Club Lecency Regulation, serta laporan secara rutin dan berkala tentang reformasi sepak bola Indonesia kepada publik.
Mengenai sejumlah syarat tersebut, Agum Gumelar mengungkapkan bahwa mereka tidak keberatan. Hanya saja, pemerintah harus terlebih dahulu mengirim wakil mereka dalam pertemuan terakhir Komite Ad Hoc pada 15 Februari nanti.
“Kami berharap mereka mau ikut dalam pertemuan Komite Ad Hoc. Nah, maunya pemerintah seperti apa nanti bisa disampaikan dalam pertemuan itu,†ujarnya. (ben/hargo)