Karena kalau mengangkat lagi tenaga honor guru, maka pemerintah tentunya akan mengeluhkan lagi beban dari APBD di Kota Gorontalo. Dan penempatan guru tersebut harus sesuai dengan basic pendidikan dan kebutuhan dari sekolah.
“Banyak tenaga honorer di Kota Gorontalo, bahkan mereka hanya menumpuk di tenaga adminstrasi saja, sementara kita masih kekurangan guru, untuk itu mohon diperhatikan hal tersebut,” kata Erman Latjengke.
Hal senada juga disampaikan oleh ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Syafrudin Junaidi yang dalam kesimpulan rapatnya meminta bahwa pihak dinas pendidikan Kota Gorontalo untuk segara menindaklanjuti peroalan kurangnya tenaga guru yang ada di Kota Gorontalo.
Selain itu, evaluasi terhadap mutasi kepala sekolah yang baru saja dilaksanakan harus diberikan secara tertulis kepada komisi A DPRD Kota Gorontalo. “Persoalan kekurangan guru ini memang harus segera teratasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Abram Badu, saat diwawancarai mengatakan bahwa memang persoalan kekurangan guru masih sementara ditangani oleh dinas, dan untuk saran dari aleg akan dikoordinasikan dengan pihak BKD.
“Masalah tenaga honor tersebut nanti kami akan koordinasi dengan BKD, itu juga salah satu upaya meminimalisir kekurangan tenaga guru di Kota Gorontalo,” pungkasnya. (wan/hargo)