Hargo.co.id GORONTALO – Partai Golkar Gorontalo mengejutkan peserta Rapimnas yang berlangsung di Jakarta. Betapa tidak, dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Gorontalo, Paris Jusuf, mengusulkan ambang batas parlemen atau yang dikenal dengan istilah parliamentary threshold (PT) sebesar 8 persen.
Jumlah itu cukup tinggi dibanding dengan Pemilu 2014 lalu yang hanya 3,5 persen. Alasan yang dikemukakan oleh Paris Jusuf bahwa dengan PT sebanyak 8 persen, maka akan ada penyederahaan partai politik.
“Penyederhanaan partai politik, juga akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan yang jauh dari kepentingan-kepentingan tertentu,†kata Paris Jusuf ketika dihubungi semalam.
Hal lain yang diusulkan melalui forum yakni sistem Pemilu legislatif 2019, yakni kembali ke sistem proporsional tertutup. “Kami dari Gorontalo mengusulkan pemilihan sistem proporsional tertutup, karena hanya kami yang mengerti kualitas kader partai,†jelasnya.
Lanjut kata Ketua DPRD provinsi Ini, bahwa salah satu kekeliruan partai saat ini adalah kurangnya internalisasi nilai-nilai parpol terhadap kadernya, termasuk bagi yang masuk ke parlemen. “Hal ini salah satunya akibat sistem pemilu proporsional terbuka, sehingga kampanye lebih terfokus pada
popularitas individu, bukan pada program-program dan kinerja partai,” paparnya.
Masih pada kesempatan yang sama, Paris Jusuf mengungkapkan bahwa melalui forum Rapimnas, Golkar
Gorontalo juga telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPP Partai Golkar yang telah merekomendasikan pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai pasangan yang akan diusung pada Pilgub mendatang.
“Kami mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto dan jajarannya untuk hadir pada deklarasi pasangan Rusli Habinie-Idris Rahim. Deklarasi akan digelar pada Agustus 2016 bersamaan dengan Rakerda Partai Golkar Gorontalo,†paparnya.
Akhir pembicaraan, Paris Jusuf mengungkapkan jika pemandangan umum yang dibacakan diawali dengan dukungan Joko Widodo sebagai Capres 2019 mendatang. Juga dukungan terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga 2019 mendatang. (jdm/hargo)