Sabtu, 3 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Pembangunan Pilar Tapal batas Kabupaten Minta Dihentikan 

Oleh Admin Hargo , dalam Headline Legislatif , pada Rabu, 28 September 2022 | 08:05 Tag: , , , ,
  Komisi I DPRD Gorontalo Utara bersama pemerintah Desa Pontolo Atas dan Botuwombato, meninjau langsung lokasi pemasangan pilar batas daerah, Selasa (27/9/2002). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Langkah tegas diambil Komisi I DPRD Gorontalo Utara, terkait dengan pembangunan pilar tapal batas antar kabupaten. Yakni, meminta Pemprov Gorontalo menghentikan pembangunan tersebut, dan Pemda Gorontalo Utara untuk segera melakukan koordinasi. 

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Matran Lasunte, saat ditemui awak media ini pada Selasa (27/9/2022), usai meninjau langsung lokasi pemasangan pilar tapal batas di Desa Pontolo Atas. 

“Kami meminta dengan tegas, agar kegiatan pemasangan pilar batas tersebut dihentikan,” tegas Matran Lasunte.

Selain meminta dihentikan, Matran Lasunte juga meminta kepada pemerintah daerah Gorontalo Utara, untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, terkait dengan kejelasan batas wilayah tersebut. Pasalnya, kata Matran Lasunte, terinformasi telah ada penetapan batas wilayah yang penetapannya melalui Permendagri. 

“Nah, ini yang harus diperjelas oleh Pemda Gorontalo Utara melalui koordinasi untuk mengetahui lebih jelas apa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Aleg PPP tersebut bahwa sebelumnya pada masa Rusli Habibie menjadi Bupati Gorontalo Utara, telah ada kesepakatan soal batas wilayah, yakni pilar yang telah ada dan terbangun saat ini. Terhadap persoalan yang terjadi saat ini, kata Matran Lasunte, itu dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemda Gorontalo Utara dengan pihak Pemprov Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. 

“Sehingga perlu dilakukan pengecekan terhadap batas wilayah tersebut yang menurut informasi telah ada penetapannya melalui Permendagri,” kata Matran Lasunte.

Namun, disisi lain, keterangan yang diperoleh dari eksekutif khususnya Bagian Pemerintahan menjelaskan bahwa pihaknya merasa tidak pernah diundang terkait dengan pembahasan tapal batas.Olehnya, Matran Lasunte mengimbau kepada seluruh desa dan juga pihak eksekutif untuk dapat memperhatikan persoalan dokumen terkait dengan batas wilayah baik itu secara tertulis maupun secara history. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 61 times, 1 visits today)

Komentar