Hargo.co.id JAKARTA – Harapan masyarakat di tiga wilayah rencana pemekaran masing-masing calon kabupaten Boliyohuto, Panipi dan Gorontalo Barat (Gobar) agar daerah otonom baru segera teralisasi, masih harus bersabar.
Pemerintah kini sedang mengkaji rencana moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB).
Hal ini karena menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang belum memungkinkan penambahan anggaran.
“Salah satu pertimbangan yakni kondisi fiskal kita yang belum memungkinkan penambahan anggaran,” ucap Tjahjo usai rapat di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/2),
“Alasannya ketika otonomi ini disetujui, pasti ada membangun kantor polres, kantor kodim, kejaksaannya, pengadilan, pembangunan kantor-kantor pemerintah dan penambahan PNS baru,” sambung Tjahjo.
Saat ini kata Mendagri Cahyo Kumolo ada 87 usulan daerah otonomi baru, termasuk usulan DOB dari Gorontalo yang telah disampaikan DPR RI periode sebelumnya ke pemerintah untuk dievaluasi.
Mendagri Cahyo Kumolo menambahkan, selain 87 DOB yang sudah pernah dibahas di DPR, kini muncul lagi 199 daerah yang ingin dimekarkan terdiri dari provinsi, kabupaten/kota. Pertimbangan soal fiskal ini disampaikan Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Dalam rapat itu hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (ndi/hargo)