Hargo.co.id, GORONTALO – Angka stunting di Kota Gorontalo mengalami penurunan, dari 26,5 persen jadi 19,1 persen.
Ini berdasarkan data yang diumumkan secara resmi dalam Rakernas Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tingkat pusat Rabu, (25/01/2023).
“Khusus di Kota Gorontalo sendiri untuk angka prevalensi stunting berdasarkan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) itu berada diangka 19,1 persen yang sebelumnya di tahun 2021 angka prevelansi kita itu di angka 26,5 persen. Hal ini berarti ada penurunan yang signifikan,” ungkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana – Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A) Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki S.STP.,M.Si, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/01/2023).
Bagi Eladona, keberhasilan yang diraih bukan sebagai bentuk kepuasan, akan tetapi masih menjadi tantangan karena target dari Presiden RI yang telah dituangkan dalam Regulasi Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 dimana target stunting untuk seluruh wilayah di Indonesia di tahun 2024 harus bisa diturunkan sampai angka 14 persen.
Upaya yang sudah dilakukan guna mengatasi masalah stunting ada dua langkah, yakni pencegahan dan penanganan baik secara spesifik maupun secara sensitif.
“Percegahan pertama yang kita lakukan dengan cara membangun sinergritas lintas sektor, tidak hanya dari P2KBP3A yang merupakan sekretariat percepatan penurunan stunting tingkat Kota Gorontalo, namun upaya tehnis lainnya seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, PUPR, Dinas Sosial dan beberapa lintas sektor lainnya,” tutur Eladona Oktamina Sidiki
Di tingkat lokal, lanjut Eladona, hal yang sudah dilakukan adalah melalui pencegahan tingkat hulu yakni Tim Pendamping Keluarga (TPK). Jadi, kata dia, TPK ini akan rutin melakukan pendampingan ke tiga keluarga sasaran yang dinilai berpotensi bisa mengakibatkan stunting terhadap generasi muda.
Tiga keluarga sasaran yaitu para calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca persalinan. Selain itu, dilakukan juga berbagai edukasi maupun advokasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya berpola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan yang bergizi dan berimbang serta juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
Terkait penanganan secara spesifik, menurutnya akan dimulai dari pendampingan ibu hamil.
“Masa kehamilan secara normal itu kurang lebih 36 minggu, nah itu dilakukan pemantauan dan pendampingan pada setiap kegiatan posyandu, jika terjadi kurang gizi dan Kurang Energi Kronik (KEK) itu akan dilakukan intervensi, begitu juga dengan balita,” tutup Kadis DPPKB-P3A tersebut.(*)
Penulis: Rita Setiawati