Seperti halnya mall, semua jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia. Setiap provinsi akan memiliki satu Mall Pelayanan Publik. “Untuk pelayanan publik disini, kita sudah keliling, cukup baik. Sudah ada AC, ada yang memakai karcis, tapi apa sudah sama dengan pelayanan di Bank? belum toh,” terangnya sembari tersenyum.
Sementara itu untuk Honorer Kategori 2 (K2) tahun ini bisa bernafas lega. Ini menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang sementara dirampungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tahun ini. PP yang merupakan penjabatan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 mengatur tenang manajemen ASN, juga membahas status yang akan diterima para tenaga honorer K2 yang mengantung selama 3 tahun ini.
“Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan PP 11 turunan 5 2014 salah satunya terkait PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3k). Kita harapkan nanti ada solusi untuk K-2 ini, tapi tentunya dengan tetap mengikuti perundangan yang berlaku,” jelas Asman Abnur.
Memang diakuinya persoalan honorer K2 bukan hanya terjadi di Gorontalo saja, tetapi seluruh Indonesia. Tercatat ada 439 ribu honorer K2 yang tak terakomodir menjadi PNS. Karena itulah dengan lahirnya PP nomor 11 tersebut nanti akan menjelaskan, posisi apa yang akan ditempati para honorer K2.
Sebab dengan adanya aturan baru itu ditegaskan, pemerintah tak lagi bisa menerima honorer. Sebab sistem kepegawaian pemerintah hanya ada dua, yakni PNS dan P3K. “Mudah-mudahan dengan lahirnya PP 11, semuanya (manajamen ASN) tertata rapi. Nanti yang ada di ASN itu pegawai dan P3K saja. Tidak ada lagi honorer,”tegasnya. (nat/hargo)