Hargo.co.id, GORONTALO – Proyek saluran drainase di Desa Buntulia Utara, nyatanya menyimpan sekelumit cerita pilu warga. Tak hanya diduga terjadi penyerobotan lahan serta kurangnya kualitas hingga menyebabkan bangunan roboh, pembangunan saluran drainase ini juga dinilai warga syarat akan kepentingan oknum kepala desa, Jardin Saleh.
Pasalnya, program yang harusnya baru dilaksanakan pada tahap II itu justru di prioritaskan oleh Kepala Desa di tahap I penggunaan dana desa. Sementara penggunaan dana desa di tahap I sebagaimana diatur dalam regulasi diprioritaskan untuk program perlindungan sosial, ketahanan pangan, hingga penanganan Covid. Warga pun menduga, hal itu sengaja dilakukan untuk mendanai kampanye Oknum Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri pada Pilkades Agustus lalu.
Tak hanya penyalahgunaan kekuasaan, dalam proyek pembuatan saluran pembuangan air limbah (drainase) tersebut, warga menduga ada permainan yang dilakukan oknum tertentu, mengingat proyek seharga Rp 95.402.205 itu tak sesuai dengan panjang dan volume yang semestinya. Oknum Kades pun diduga ikut menikmati aliran dana proyek tersebut untuk kepentingan Pilkades.
“Penanggung jawab pelaksana pekerjaan disitu langsung kepala desa. Untuk pelaksana lapangan itu difungsikan cuma sebagai pembantu pekerja. Juga seharusnya untuk program fisik ini dilaksanakan nanti di tahap dua tapi ini terkesan dipaksakan pada tahap I. Kecurigaan kami ini sengaja dipaksakan untuk kepentingan Oknum Kepala Desa di Pilkades kemarin, karena dia juga mencalonkan diri. Artinya ini ada penyalahgunaan kekuasaan pada kegiatan pengelolaan dana desa. Ada apa pekerjaan tahap II dikebut di tahap I sedangkan ketahanan pangan yg notabene nya harus didahulukan justru malah dilaksanakan belakangan,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Buntulia Utara, Jardin Saleh, membantah jika dirinya memaksakan pembangunan drainase untuk kepentingan Pilkades. Bahkan menurutnya, pengelolaan dana desa saat dia menjabat sudah sesuai regulasi yang berlaku.
“Tidak benar. itu (Drainase) di tahap pertama. Blt kan yang prioritas. Saya ini selalu melaksanakan program dengan berkonsultasi dengan pendamping, juga tenaga ahli. Ti Aya (saya) ini tidak sembarang bekerja, ti Aya ini sudah dia periode. Soal lahan itu hanya salah paham. Tapi sudah clear itu. Saat drainase itu roboh, besoknya saya rapatkan dengan BPD, masyarakat dan dihadiri inspektorat. Sehingga disepakati untuk perbaikan kalau memang ada sisa anggaran ta kita anggarkan. Kalau sudah tidak ada anggaran ya kita swadaya dengan masyarakat,” ujar Jardin Saleh.
Kaitan penganggaran bangunan drainase yang dipertanyakan warga, Kades tiga periode ini menganggap hal ini sudah sesuai. Terlebih volume drainase sendiri sangat tinggi sehingga sesuai dengan pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah desa.
“Drainasenya lebarkan, jadi bukan sama dengan drainase biasa. Dia volumenya itu Tinggi 1 meter 50 dan lebarnya sampai 2 meter. Jadi sudah sesuai. Bukan cuman drainase yang lebar 60 cm itu,” pungkasnya. (***)
Penulis: Ryan Lagili