Selasa, 5 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Perumda Tirta Limutu Disoal, DPRD Gelar RDP

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 19 Mei 2022 | 18:05 Tag: ,
  RDP terhadap Perumda Tirta Tlimutu. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Selalu mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah, tetapi tidak pernah menyumbang ke daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Tirta Limutu dikritik habis-habisan melalui rapat dengar pendapat (RDP) oleh gabungan komisi, kamis (19/5) di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo. 

Dalam RDP tersebut, DPRD mempertanyakan hutang perumda tirta Limutu pada pihak ketiga sebesar Rp 416 juta, sementara selama ini daerah harus memberikan modal tanpa memungut PAD dari Perumda Tirta Limutu dan penjelasan dari direktur Perumda Tirta Limutu Rivo Hiola justru membuat aleg geram.  

Eman Mangopa mengatakan, dari pernyataan direktur yang mengatakan, hutang tersebut memang hutang sebelum dirinya menjadi direktur dan kejadian itu memang sering dilakukan. 

“Selama ini Pemda terus mengucurkan dana, tetapi tidak ada manfaat yang diberikan ke daerah dalam bentuk PAD, padahal saat ini kita terus menggenjot peningkatan PAD, kalau tidak ada manfaatnya lebih baik dibubarkan saja,” ketus Eman. 

Eman mengatakan, dengan kondisi seperti ini sangat miris jika setiap tahunnya daerah memberikan modal dan daerah juga tidak menuntut PAD dari perumda Tirta Limutu dan kenyataannya dengan kondisi seperti itu saja perumda masih mempunyai hutang yang tidak sedikit ke pihak lain. 

“Ini sangat miris sekali, usaha depot air isi ulang saja bisa berkembang dengan baik jika dimanajemen dengan baik, contohnya di komplek rumah saya, hanya dengan usaha depot air sudah bisa mengembangkan usahanya, apalagi Perumda Tirta Limutu yang setiap hari mengelola ribuan kubik air minum, masa tidak ada keuntungannya,” beber Eman.

Aleg tiga periode ini bertambah meradang dengan penjelasan Direktur Perumda yang mengatakan, anggaran yang didapatkan hanya untuk mengantisipasi pembayaran THR karyawan. 

“Penjelasan macam apa itu, ini menandakan manajemen di perusahan itu amburadul tak punya perencanaan yang baik, seharusnya untuk THR karyawan sudah diatur melalui perencanaan sejak awal tahun anggaran, masa hanya karena menanggulangi THR tidak bisa membayar hutang, ini sangat memprihatinkan, sehingga jika selama ini saya getol meminta untuk pembuatan pansus, khusus untuk perumda tirta limutu ini saya minta dibubarkan saja,” tandas Eman. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 32 times, 1 visits today)

Komentar