Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Sebagai pemegang fungsi pengawasan, lembaga representasi masyarakat Pohuwato itu berperan serta menghantarkan pemerintahan SMS menorehkan sejumlah prestasi membanggakan.
Terbaru, torehan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan di daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Gorontalo. Kabupaten Pohuwato menjadi daerah dengan nilai presentase tertinggi atas tindak lanjut hasil rekomendasi BPK RI.
Hasil membanggakan tersebut pun mendapat apresiasi Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi. Menurutnya,
torehan tersebut membuktikan bahwa sinergitas Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pohuwato berjalan dengan baik, sehingga apa yang kemudian menjadi catatan-catatan BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah bisa segera mendapat tindaklanjut.
“Alhamdulillah kita ada di predikat tertinggi untuk tindak lanjut LHP LKPJ untuk tahun 2022. Artinya, kita di DPRD dan pemerintah eksekutif bisa bersinergi
untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi catatan-catatan strategis BPK RI,” ucap Nasir usai menghadiri penyerahan LHP LKPJ Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Rabu (17/05/2023).
Lanjut kata Politisi Golkar ini, hasil baik atas tindak lanjut tersebut tentu tidak lepas dari peran serta lembaga DPRD yang merupakan mitra sejajar pemerintah daerah.
Terlebih DPRD yang ikut mengawasi jalanya pemerintahan senantiasa mengingatkan masing-masing OPD untuk terus berbenah,
memperpaiki kinerja bahkan sesekali memberikan peringatan keras kepada sejumlah OPD atas capaian-capaian kinerja.
“Presentasenya cukup tinggi 80 persen. Tindak lanjut ini juga tentunya tidak terlepas dari peran DPRD Pohuwato, untuk senantiasa selalu mengingatkan kepada OPD-OPD kepada pemerintah daerah,
yang kemudian mendapatkan catatan strategis perbaikan pengelolaan keuangan,” tandas Ketua DPRD Pohuwato.
Ia berharap, kedepan hasil baik atas LHPK LKPJ 2022 kemudian tidak membuat pemerintah dan DPRD berpuas diri. Menurutnya, hasil tersebut merupakan sebuah reward yang untuk memotivasi pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja,
khususnya kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang muaranya tentu pada peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus bangga, masyarakat pun harus bangga atas prestasi ini, namun hal itu tidak harus membuat kita lalai. Masih banyak yang harus kita kerjakan, selesaikan. Ini sebuah penghargaan atas upaya kita sekaligus menjadi penyemangat kita untuk terus melayani, memberikan yang terbaik untuk daerah dan masyarakat,” pungkas Nasir.(*)
Penulis: Riyan Lagili