Hargo.co.id, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer menyambut baik kunjungan dari Tim Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kunjungan dalam rangka Masa Reses 1 tahun sidang 2022-2023 tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk menyampaikan sejumlah aspirasi.
Masing-masing stakeholder terkait menyampaikan aspirasinya pada Rapat Kerja Kunjungan Komisi X DPR RI tersebut. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo diantaranya mengenai pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah masukan menjadi sorotan Komisi X DPR RI, diantaranya penambahan Program Indonesia Pintar (PIP), kurangnya industri di daerah untuk pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), serta pembangunan sport center dan promosi pariwisata.
“Pemerintah provinsi tentu sangat membutuhkan support. Maka dari itu, ini harus dikeroyok oleh beberapa stakeholder baik itu sifatnya pemerintah, pengusaha dan para tokoh nasional untuk duduk bersama,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy dalam kegiatan yang berlangsung di di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kota Gorontalo, Senin (24/10/2022).
Dirinya mengatakan, penambahan PIP saat ini sedang didorong agar kuotanya ditambahkan di tahun depan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sementara terkait pelaksanaan MBKM, kata Dede Yusuf, tidak perlu dipaksakan atau dirubah jika program tersebut tidak bisa dijalankan.
Dirinya menambahkan, kurikulum ini belum memiliki peraturan yang jelas, belum dicanangkan pada undang-undang dan masih merupakan project base. Saat ini, kata Dede Yusuf, Komisi X DPR RI sedang memantau dan mengevaluasi hasil dari program tersebut.
“Kurikulum apapun bentuknya tidak bisa dilihat outputnya dalam waktu satu dua tahun, membutuhkan 5 sampai 10 tahun baru kelihatan apakah itu bermanfaat atau tidak. Jika lebih banyak keluhan berarti programnya tidak jalan dan bisa kita ubah, tapi kalau program ini bisa diadopsi dengan baik mungkin bisa kita pertahankan,” Katanya menjelaskan.
Sementara itu, Dede Yusuf menyayangkan Provinsi Gorontalo yang tidak memiliki Sport Center. Menurutnya, sebagai daerah yang berkembang dari beberapa cabang olahraga, fasilitas tersebut seharusnya ada. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, dirinya menyarankan pihak Pemprov dapat bekerja sama dengan TNI-Polri.
“TNI-Polri bagian dari aset negara, kita coba kerjasamakan itu seperti di Jawa Barat beberapa tempat pelatihan Kodam dipakai untuk pendidikan. Pada undang-undang keolahragaan yang baru, itu bisa bekerja sama dengan kampus atau TNI-Polri yang memiliki sarana dan prasarana,” pungkasnya. (***)
Penulis : Sucipto Mokodompis