Rabu, 18 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Puluhan BUMDes di Boalemo Mandek, Ini Penyebabnya

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Boalemo , pada Selasa, 2 November 2021 | 12:05 Tag: ,
  Kabid PMD Dinas Sosial dan PMD Boalemo, Radius Pandju. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mandek atau menemui jalan buntu. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial PMD Boalemo, melalui Kabid PMD, Radius Pandju, ketika ditemui Hargo.co.id, pada Senin, (01/11/2021).

Radius menyebut, dari total 82 Desa di Boalemo, sedikitnya 34 BUMDes yang hingga sekarang, belum memasukan laporan pertanggungjawabannya.

“Jika diakumulasi penyertaan modal 82 Desa ke masing-masing BUMDes, terhitung sejak 2017 hingga 2019, ada sekitar Rp 15 Miliar,” kata Radius. 

Namun untuk yang mandek tersebut katanya, masih belum bisa diidentifikasi, lantaran masing-masing BUMDes berbeda-beda penyertaan modalnya.

Adapun faktor mandeknya BUMDes ini lanjutnya, pertama adalah Sumber Daya Manusianya (SDM). Yang mana, mereka belum bisa melihat potensi-potensi di Desanya. Kedua, manajemen keuangan yang belum maksimal.

“Ada beberapa BUMDes yang sudah mulai jalan, tapi lambat laun turun lagi. Karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.

Bicara BUMDes ini kata Radius, peran Kades juga sangat diperlukan. Menurutnya Kades punya kekuatan besar, selaku Badan Pembinaan yang berada di dalam struktur BUMDes itu sendiri.

“Jika BUMDes ingin berkembang, saya kira memang itu harapan kita semua, maka peran Kades juga harus serius. Pengurus harus mampu dan memanfaatkan potensi yang ada,” jelasnya.

Seperti halnya di beberapa desa lainnya kata Radius, itu Bumdesnya berjalan bagus. Meski kemudian terbentur lagi dengan adanya pandemi Covid-19.

TAPM Kemendes Kabupaten Boalemo, Arfan Entengo. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO).
TAPM Kemendes Kabupaten Boalemo, Arfan Entengo. (Foto : Abdul Majid Rahman/HARGO).

“Contohnya di Desa Diloato – Paguyaman, dan Dulohupa – Wonosari. Alhamdulillah BUMDes mereka menghasilkan omset sampai Rp 100 juta. Karena mereka mampu membaca potensi yang ada di Desanya masing-masing,” ujarnya.

Disinggung soal potensi kerugian keuangan negara pada BUMDes yang mandek tersebut, Radius menuturkan belum bisa menarik kesimpulan. Sebab, sejauh ini pihaknya juga tak henti bergerak memberikan pembinaan.

“Berbagai macam upaya terus kita lakukan, termasuk pemberitahuan. Karena bicara Bumdes ini, masyarakat juga rawan informasi. Tapi begitu ada laporan, selalu kita tindaklanjuti,”ungkapnya.

Menurutnya, di 2021 ini ada angin segar dari Pemerintah Pusat melalui Kemendes. Yang mana, pihaknya dalam waktu dekat, juga akan membuat suatu inovasi berupa klinik BUMDes.

“Kenapa kita pilih klinik Bumdes? Karena memang di 2020 kemarin kita juga sudah mengeluarkan Perda Bumdes,” katanya.

Klinik Bumdes sendiri kata Radius, bertujuan untuk meminimalisir berbagai masalah Bumdes. Hal tersebut juga sudah dibahas bersama lintas OPD terkait.

“Kita sudah komunikasi di antaranya dengan BKAD yang punya domain anggaran, kemudian Bappeda selaku pihak perencanaan. Sehingganya di 2022 nanti, dimasukan ini melalui RKPDes,” imbuhnya.

Sementara itu, menurut Arfan Entengo, selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kemendes Kabupaten Boalemo, BUMDes madek ini tak bisa dibiarkan begitu saja.

“Karena ketika dananya tidak dikelola dengan baik, maka tentulah itu merugikan semua pihak, khususnya Desa dan masyarakatnya. Tujuan BUMDes ini kan sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat, ketika uangnya tidak bisa dikelola dengan baik, apalagi ada unsur kesengajaan, maka itu kerugian,” cetusnya.

Disinggung terkait peran pendamping dalam BUMDes, menurut Arfan, juga memang sangat diperlukan dalam keperluan memfasilitasi. Meski pada akhirnya yang menentukan adalah Pemerintah Desa itu sendiri.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan perkara BUMDes ke ranah hukum jika mengacu pada PP nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes. Tapi, hal ini pun harus melalui rekomendasi dan mandat Musyawarah Desa.

“Tergantung penyelesaian internalnya. Bagaimana Desa dan Pemerintahnya disitu. Saya kira juga peran APIP melakukan evaluasi. Sehingga ada yang istilahnya sidang TP-TGR, atau upaya pengembalian kerugian keuangan negara,” paparnya.

Namun, patut disyukuri kata Arfan, sejauh ini belum ada BUMDes di Boalemo yang sampai ke ranah Hukum. Belum ada pihak yang ditetapkan tersangka pada persoalan tersebut.

“Alhamdulillah, sekalipun ada laporan-laporan, namun belum ada penetapan tersangka. Baik kepada pengurus BUMDes maupun Pemerintah Desa. Bicara kerugian, tentu yang menentukan itu adalah BPKP atau pihak APIP, termasuk APH Kejaksaan dan Kepolisian,” jelas Arfan.

Selaku pendamping kata Arfan, dirinya berharap, seluruh BUMDes harus segera melakukan revitalisasi. Artinya, yang bermasalah harus sesegera mungkin diselesaikan. Tidak bisa didiamkan.

“Apakah usahanya macet, atau pengurusnya tidak ada laporan pertanggungjawaban, harus dipaksa dan diselesaikan di Musdes. Supaya jelas mau dibawa kemana itu BUMDes,” kuncinya. (***)

 

Penulis : Abdul Majid Rahman

(Visited 2.564 times, 1 visits today)

Komentar