Falah mengingatkan, situasi yang dihadapi pemerintahan saat ini tidak terlepas dari “dampak” kebijakan yang ditinggalkan pemerintahan terdahulu. Salah satunya soal perekonomian.
“Jika hari ini pemerintah belum punya ruang fiskal yang memadai sehingga berakselerasi dengan melakukan pengampunan pajak, itu juga bagian dari peninggalan beliau (SBY, Red). Kondisi ini yang harus disadari,” tegasnya. Catatan SBY itu diutarakan di sela-sela kegiatan silaturahmi kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu (10/6).
Tujuh catatan tersebut meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, serta kedaulatan partai politik. Selain itu, SBY menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peran pers.
Di sektor ekonomi, misalnya, SBY menunjuk kebijakan pemotongan anggaran dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai sumber pemasukan di dalam APBN. Menurut dia, menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak termasuk sebuah asumsi yang rapuh.(jpg/hargo)