Sabtu, 2 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sinyal Tersangka Baru Proyek e-KTP, Jumat Keramat Bagi Politisi?

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Jumat, 7 Juli 2017 | 13:58 Tag: , ,
  

Hargo.co.id –  Lika-liku status hukum para politisi di kasus proyek e-KTP hingga saat ini masih menjadi misteri. Termasuk, ketua DPR Setya Novanto. Meskipun dalam dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum KPK, politikus Partai Golkar tersebut dinilai terbukti turut serta memuluskan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Usai memeriksa sejumlah politisi, Ketua KPK Agus Raharjo mengisyaratkan segera menetapkan tersangka baru dalam mega korupsi senilai Rp 2,3 triliun tersebut. ’’Iya anda bisa terjemahkan seperti itu, tapi kita harus cepat-cepat selesaikan ini,’’ kata Agus usai melantik tiga penasihat baru KPK di kantornya Kamis (6/7).

Meski demikian, Mantan Kepala (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) LKPP tersebut enggan memastikan waktunya. Yang pasti, tersangka tersebut akan diumumkan. ’’Tidak hari ini (kemarin, Red) tapi segera,’’ imbuhnya.

Para politisi di pusaran korupsi e-ktp

Para politisi di pusaran korupsi e-ktp (ERIE DINI/JAWA POS)

Ketika disinggung apakah tersangka baru itu berasal dari unsur DPR seperti Setya Novanto yang namanya disebut dalam dakwaan turut serta terlibat, Agus hanya tertawa. Agus mengisyaratkan jika kasus e-KTP memang bersinggungan dengan ranah politik.

’’Yah memang ranah politik, tapi kita kan gak perlu mengomentari yang politik kan,’’ jelasnya. Untuk informasi, dari beberapa nama politisi yang sudah diperiksa seperti Menkum HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Setya Novanto adalah satu-satunya saksi yang memiliki status dicegah.

Untuk menggali lebih dalam peran Setnov (sapaan Setya Novanto) dalam sengkarut rasuah yang diduga merugikan keuangan negara itu, Jumat (7/7) penyidik kembali memanggil legislator asal Nusa Tenggara Timut (NTT) tersebut. Dia akan dimintai keterangan untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

’’Besok kami masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPR dari unsur mantan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi pada saat rentang kasus KTP elektronik berjalan,’’ terang Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, di Jakarta Kamis (7/7) malam.

Pemeriksaan terhadap Setnov dan sejumlah anggotaserta mantan anggota DPR lain, dilakukan untuk mendalami berbagai hal substantif. Seperti indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak, pertemuan-pertemuan yang di duga terjadi pada saat itu, dan juga proses pembahasan anggaran.

’’Jadi, dalam kasus KTP elektronik itu ada dua dimensi besar. Ruang lingkup yang dibuktikan oleh penyidik yaitu proses pembahasan anggaran dan juga proses pengadaan itu sendiri ,’’ jelas Febri.

Saat ini, kata Febri, pihaknya banyak mendalami ruang lingkup pada proses pembahasan anggaran. Hal ini dilakukan karena dalam proses itu, diduga ada indikasi aliran dana maupun pertemuan-pertemuan sejumlah pihak. ’’Jadi, kita masih secara intensif melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus KTP elektronik untuk tersangka AA,’’ urainya.

Apakah dalam proses pendalaman tersebut, KPK nantinya bisa menemukan dua alat bukti untuk menaikkan status hukum politisi dari saksi menjadi tersangka? hingga saat ini, misteri itu masih belum terbongkar. Namun, isyarat perihal terbuktinya unsur pidana yang dilakukan salah satunya, telah dikemukan jaksa KPK dalam surat tuntutannya.

Dalam kesimpulan analisa yuridis yang dikemukakan, jaksa meyakini, Setya Novanto dinilai terbukti turut serta dalam sengkarut dugaan mega korupsi e-KTP, sesuai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal itu, dari adanya pertemuan antara terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus, Diah Anggraini,  dan Setnov di Hotel Grand Melia Jakarta pada Februari 2010 silam, sekitar pukul 06.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, para terdakwa meminta dukungan Setnov dalam proses penganggaran tersebut. Versi KPK, Setnov menyatakan dukungannya terhadap proses penganggaraan proyek e-KTP yang sedang berjalan di Komisi II DPR.

Fakta hukum lain yang mengaitkan keterlibatan Setnov, adanya pertemuan antara  Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama terdakwa yang menemui Setnov di lantai 12 Gedung DPR RI, guna memastikan dukungan politisi Golkar terhadap penganggaran proyek e KTP. ’’Dalam pertemuan tersebut, Setnov mengatakan: ini sedang kita koordinaskan perkembanganya, nanti hubungi Andi,’’ urai JPU KPK Mufti Nur Irawan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut jaksa, apabila dikaitkan dengan teori hukum, maka ditarik suatu kesimpulan adanya pertemuan antara para terdakwa Andi agustinus, Diah Anggraini, dan Setya Novanto di hotel Grand Melia telah menunjukan terjadinya pertemuan kepentingan atau meeting of interest antara ketiganya.

Andi Agustinus yang merupakan pengusaha berkepentingan dapat mengerjakan proyek, para terdakwa yang bertugas melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa, serta Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR pimpinan Burhanudin Napitupulu. Nah, Burhanudin diketahui juga berasal dari Fraksi yang sama dengan Setnov.

’’Pertemuan tersebut merupakan perbuatan permulaan untuk mewujudkan delik, karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari pertemuan itu bertentangan dengan hukum dan norma kepantasan,’’ jelasnya.

Selain itu, pertemuan dilakukan di luar jam kerja, yakni pukul 06.00 WIB. Serta, adanya upaya yang dilakukan Setnov untuk menghilangkan fakta, yakni dengan cara memerintahkan Diah Anggraini, agar menyampaikan pesan ke terdakwa satu (Irman), jika ditanya penyidik KPK agar jawab tidak kenal Setnov.

’’Dengan uraian kesimpulan tersebut, maka telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu Setiawan, Isnu Edhi Wijaya, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,’’ paparnya. Dengan adanya kerjasama tersebut, telah ada kesatuan kehendak, kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik.

’’Oleh karena itu perbuatan para terdakwa masuk dalam klasifikasi turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian, kami berpendapat unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum,’’ tegas jaksa.

Sebagai informasi, terkait sengkarut perkara ini, dalam surat dakwaan JPU KPK, Setya Novanto bersama-sama mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, disebut-sebut merupakan pihak yang mengatur proses persetujuan anggaran proyek e-KTP di DPR. Atas lobi-lobi yang dilakukan keduanya, jaksa menengarai Setnov dan Andi Narogong mendapat jatah 11 persen (Rp 574,2 miliar).

Hal yang sama juga didapat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, yakni sebesar 11 persen (Rp 574,2 miliar). Apakah Setnov akan menjadi korban Jumat Keramat KPK seperti Anas Urbaningrum pada Jumat (22/2/2013) silam?, kita tunggu saja. (wnd/JPG/hg)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar