Sabtu, 29 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Sosialisasi Perbup Tentang SOTK Desa Masih Kurang 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Jumat, 14 Januari 2022 | 16:05 PM Tag: ,
  Suasana rapat Komisi l DPRD dengan Camat se Kabupaten Gorontalo terkait evaluasi aparat desa. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Meskipun peraturan bupati (Perbup) Nomor 20 /2021 tentang Susunan Organisasi Tata Laksana (SOTK) pemerintahan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo dinilai kurang sosialisasi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano, Jumat (14/01/202).

Syarifudin mengatakan, yang terlihat dan faktanya saat ini soal Perbup tentang SOTK pemerintah desa belum tersosialisasikan dengan maksimal, padahal perbup ini sudah ada sejak tahun 2021 kemarin, sehingga kami meminta pada 18 Camat se Kabupaten Gorontalo untuk bisa melakukan sosialisasi atas perbup tersebut. 

“Karena intensitas mereka lebih tinggi dengan kepala desa dan aparat desa, sehingga diharapkan bisa mensosialisasi Perbup tersebut,” ungkap Syarifudin.  

Dikatakannya, selama ini Perbup tersebut kurang dipahami sampai ke tingkat bawah, padahal dalam Perpu tersebut banyak aturan yang harus disosialisasi bukan saja pada Kepala Desa tetapi juga pada aparat hingga warga. 

“Sehingga kami berharap, sosialisasi atas perbup ini lebih intens lagi seperti permintaan dari Dinas Pemdes dan juga asosiasi kepala desa agar nanti semua warga bisa mengetahui tentang aturan desanya,” harap aleg tiga periode ini. 

Dikatakan politisi Demokrat ini, dalam aturannya Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa, dimana perangkat desa  terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. 

Perangkat desa sebagaimana dimaksud, berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sementara itu SOTK disusun berdasarkan tingkat perkembangan desa atau klasifikasi jenis desa dan kategori desa yakni desa swasembada dan desa swakarya. 

“Untuk Desa Swasembada untuk SOTK-nya wajib memiliki tiga urusan dan tiga seksi, untuk desa swakarya wajib memiliki tiga urusan, tiga seksi atau tiga urusan dua seksi atau dua urusan tiga seksi atau dua urusan dua seksi dan penetapan klasifikasi jenis desa dan jumlah urusan dan jumlah seksi untuk desa swakarya ditentukan berdasarkan kategori desa, yakni untuk kategori lanjut tiga urusan, tiga seksi, kategori madya tiga urusan dua seksi atau dua urusan tiga seksi dan untuk kategori mula dua urusan dan dua seksi dan klasifikasi jenis desa dan kategori desa berdasarkan pada peraturan perundang undangan dan hasil klasifikasi jenis desa ditetapkan oleh bupati,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 14 times, 1 visits today)

Komentar