Jumat, 20 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terbukti Selewengkan Dana Desa, Dua Kades di Kabupaten Gorontalo Dipecat

Oleh Berita Hargo , dalam Post , pada Rabu, 7 Februari 2018 | 11:36 Tag: ,
  

Hargo.co.id, Gorontalo – Bupati Gorontalo akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap dua Kepala Desa, masing-masing Kepala Desa Labanu, Kecamatan Tibawa dan Kepala Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Keduanya diberi sangsi pemberhentian sementara dari jabatannya karena diduga menyalahgunakan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat memberikan keterangan pers di pendopo rumah dinas Bupati, Selasa (6/2) mengatakan, pemberhentian kedua kepala desa ini karena dianggap melakukan pelanggaran jabatan terutama dalam hal pengelolaan anggaran dana desa. Dimana dalam tiga tahun terakhir, keduanya terbukti melakukan penyelewengan anggaran dana desa hingga mencapai ratusan juta rupiah.

” Setelah ada laporan masyarakat, dan setelah kita selidiki ternyata memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh dua kepala desa ini, terutama penyelewengan anggran dana desa, dan hal ini sudah berulang kali dilakukan. Oleh sebab itu jalan yang kita tempuh adalah dengan melakukan pemberhentian sementara dari jabatan mereka.” Ujar Bupati Nelson.

Nelson menambahkan, sebelum dilakukan pemberhentian, pemerintah daerah sudah menempuh upaya pembinaan selama tiga tahun kepada keduanya, bahkan sudah disertai dengan perjanjian untuk perbaikan kenerja, namun sejauh ini, kedua oknum kepala desa tersebut tidak mengindahkan teguran itu. Sehingga sangsi pemberhentian diberikan kepada kedua pejabat desa tersebut, berdasarkan SK Bupati No. 91/17/II/2018 tentang pemberhentian kepala desa.

” Pemberhentian sementara ini kita lakukan sambil melihat perkembangan yang bersangkutan, selanjutnya kita juga akan melihat proses pemberhentian secara definitif seorang Kepala Desa sesuai dengan prosedur yang ada. Dan untuk sementara jabatan Kepala Desa di pegang pejabat sementara yaitu Camat yang ada di wilayah masing-masing kepala desa, yaitu Camat Tibawa dan Camat Boliyohuto.” Pungkas Nelson.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Nawir Tondako menjelaskan, penyelewengan anggaran dana desa ini terungkap setelah ada laporan dari mayarakat dimana terdapat penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Terhitung sejak tahun 2015 kerugian dari penyelewengan dana desa ini mencapai ratusan juta rupiah.

” Yang bersangkutan tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa, seperti halnya pada pembangunan sarana dan prasarana desa yang dananya habis tapi bangunan fisiknya tidak selesai, selain itu dana penyertaan modal untuk kepentingan masyarakat tapi tidak sampai ke tangan masyarakat, tapi digunakan oleh oknum kepala desa untuk kepentingan pribadinya. Terhitung sejak tahun 2015 kerugian dari penyelewengan dana desa ini mencapai ratusan juta rupiah. Sehingga layak bagi kedua kepala desa ini diberi sangsi tegas.” Tutur Nawir

Sejauh ini menurut Nawir, pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dana desa, dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi pejabat kepala desa, namun ternyata masih ada yang berani untuk melakukan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan temuan dari Inspektorat. Dia juga mengakui tindakan dari kedua kepala desa ini, bisa merusak nama baik daerah dan juga  kepala desa lainnya, sehingga jika keduanya tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya besar kemungkinan untuk diproses secara hukum.  (rvg/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar