Senin, 23 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Reformasi Birokrasi, Nasib 2.039 PTT Harus Diperhatikan

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Sabtu, 23 April 2022 | 10:05 Tag: , ,
  Anggota DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah melalui Gorontalo Utara (Gorut) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) agar dapat memperhatikan potensi daerah. Ini terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Pegawai Tidak Tetap (PTT) agar kedepan dapat terakomodir lagi.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte ketika berbincang dengan beberapa awak media belum lama ini. Matran Lasunte pada kesempatan itu, menyinggung nasib 2.039 PTT yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi.

“Terkait dengan reformasi birokrasi, ini masih disesuaikan dengan kondisi yang ada tentu ada regulasi-regulasi yang termasuk juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkapnya.

Berbicara soal PPPK, kata Matran Lasunte, tentu pihaknya berharap kepada pihak BKPP untuk dapat memperjuangkan persoalan SDM Gorut agar kedepan masih dapat terakomodir lagi menjadi PTT atau yang lainnya. 

“PPPK ini kami berharap juga ke BKPP untuk bagaimana kita perjuangkan apa yang kita anggap badai ketika, potensi daerah kita potensi kita tidak harus terakomodir lagi sebagai tenaga PTT,” kata Matran Lasunte.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan juga tentu terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, tentu ada begitu banyak perubahan yang dilakukan dan itu diharapkan dapat dilaksanakan secara merata disetiap daerah termasuk Gorontalo Utara. 

“Pastinya Gorontalo Utara tidak bisa lari atau menghindar terkait dengan penerapan perubahan tersebut, dan ini merupakan pukulan berat dan tugas bersama untuk dicarikan solusinya,” tegas Matran Lasunte.

Untuk itu Matran Lasunte berharap kepada pihak BKPP untuk dapat memperjuangkan  dalam hal ini memperjuangkan bagaimana nasib kurang lebih 2.039 PTT.

“Kalaupun dikurangi dengan tenaga kesehatan atau pendidikan yang sudah terakomodir tidak sejumlah itu, tapi ini masih banyak diatas seribuan calon pengangguran yang akan ada nantinya,” ujarnya.

Menurut Matran Lasunte, pihak BKPP saat ini masih sementara menunggu regulasi yang akan mengatur bagaimana nasib-nasib dari pada PTT. 

“Ini juga ada kabar gembira bahwa pemerintah sementara memperjuangkan nasib para PTT, agar diakomodir dalam bentuk lain selain perekrutan melalui PPPK,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 34 times, 1 visits today)

Komentar