Jumat, 28 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Sewa Tempat, Pedagang di Blok Plan Mengadu ke DPRD

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 16 Desember 2021 | 22:05 PM Tag: , , ,
  Anggota DPRD Gorut, Matran Lasunte

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi I DPRD Gorontalo Utara (Gorut) menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait dengan status tanah yang berada di Blok Plan. 

Persoalan tersebut disampaikan oleh sejumlah pelaku usaha yang berada di atas lahan tersebut, baik itu usaha rumah makan maupun usaha lainnya. 

Menurut Wakil Ketua Komisi I, Matran Lasunte, yang menjadi persoalan yakni terkait dengan pembayaran sewa lahan. Selama ini para pedagang makanan dan pelaku usaha lainnya membayar sewa lahan kepada satu pihak saja. Belakangan ini muncul warga yang telah memegang sertifikat tanah yang cakupannya termasuk pada lahan yang para pedagang makanan tersebut pinjam pakai atau yang mereka sewa. 

“Para pelaku usaha kecil tersebut khawatir terkait dengan pembayaran sewanya akan ke pihak mana? Jangan sampai mereka akan membayar dua kali, nantinya mereka akan rugi,” kata Matran Lasunte.

Komisi I menindaklanjuti aspirasi tersebut dan telah mengundang pihak Badan Keuangan dalam hal ini bidang aset dan bagian hukum untuk membicarakan aspirasi tersebut. 

“Pasalnya menurut bidang aset, tanah yang berbatasan dengan sungai kecil tersebut masuk dalam aset daerah, sementara dalam sertifikat tanah yang dimiliki oleh keluarga Sione termasuk juga tanah yang ditempati oleh para pelaku usaha kecil tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut Matran menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada Bidang Aset untuk turun lagi memastikan akan hal tersebut, terutama terkait dengan batas-batas tanah mana yang milik pemerintah daerah dan mana yang tidak. 

“Yang pasti kami meminta untuk bidang aset agar memastikan kembali persoalan lahan tersebut, walaupun memang telah ditegaskan bahwa itu merupakan bagian dari aset daerah,” jelasnya.

Disisi lain juga Matran mengatakan bahwa ini juga terkait dengan kepemilikan lahan warga, hanya saja hal ini harus dibicarakan dengan serius. 

“Pastinya persoalan ini akan diseriusi karena ini juga menyangkut hak orang,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 26 times, 1 visits today)

Komentar