Minggu, 24 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



ULP Dianggap Tak Jeli Seleksi Kontraktor

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Selasa, 7 September 2021 | 21:05 PM Tag: , ,
  Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, bersama Komisi lll saat hadir pada pelaksanaan RDP, di Ruang Dulohupa. (Foto : Deice Pomalingo/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Kejadian yang terus berulang setiap tahunnya tentang kontraktor nakal. Ini lantas membuat DPRD Kabupaten Gorontalo, menilai Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak jeli dan tegas dalam bertindak. 

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Syam T Ase, dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) terkait pekerjaan jalan di Desa Bina Jaya Kecamatan Boliyohuto, Selasa (07/09/2021).

Syam mengatakan, kejadian seperti ini terus saja berulang, padahal sudah ada aturannya dimana kontraktor, sebelum mengajukan pengajuan tender harus punya saldo di rekening minimal 30 persen, sehingga tidak menunggu pencairan baru itu mengerjakan pekerjaan. 

“Tetapi yang terjadi setiap tahun adalah persoalan yang sama, yakni hampir sebagian besar para kontraktor tidak punya modal di rekening dan menunggu termin pertama dan jika bermasalah pastinya putus kontrak dan pastinya pemerintah dan rakyat dirugikan, rakyat tak menikmati hasil pekerjaan karena putus kontrak,” ungkap Syam. 

Lanjut dikatakan Syam,  ULP seharusnya jeli dalam menentukan siapa pemenang tender dan terlebih yang paling utama adalah perusahaan itu punya modal terlebih dahulu. 

“Jangan karena hanya melihat pengusulan ditendernya yang terlalu mudung, akhirnya perusahaan itu dimenangkan, padahal tidak melihat saldo rekening perusahaan, karena faktanya kebanyakan perusahaan hanya mengandalkan modal uang muka bukan saldo di rekening perusahaan, padahal setiap tahunnya itu yang menjadi masalah dan kepala ULP nya pun belum berganti, sangat disayangkan tidak pernah belajar dari kejadian-kejadian di tahun sebelumnya,” kesal Aleg tiga periode ini. 

Syam berharap, kedepan pihak ULP untuk lebih jeli melihat apakah saldo rekening perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni saldo di rekening minimal 30 persen dari jumlah anggaran yang akan dikerjakan. 

“Karena dengan kondisi yang terus terulang setiap tahunnya, jangan heran jika mereka mengejar target pekerjaan nanti di akhir kontrak dan tentunya kualitas pekerjaan sudah bisa dipastikan tidak akan berakhir dengan baik,” tegas Syam. 

Ia meminta kedepan pihak ULP sudah bisa tegas dan jeli dan jika tidak punya modal tidak usah diterima apalagi dimenangkan perusahaannya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 6 times, 1 visits today)

Komentar