Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bone Pesisir memicu perhatian luas, mulai dari kalangan mahasiswa hingga penyelenggara di lapangan.
Perdebatan yang sempat mengemuka kini mengarah pada satu fokus utama, pembenahan sistem agar program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP) saat bertemu Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, di rumah dinasnya, Senin (20/4/2026).
Dalam dialog itu, mahasiswa memaparkan sejumlah temuan di lapangan, termasuk kasus makanan MBG yang diduga mengandung belatung dan sempat viral.
Ketua IPMBP, Usman Djauhari, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program tersebut. Menurutnya, MBG merupakan langkah positif pemerintah, namun implementasinya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami mendukung program ini, tapi ada persoalan teknis yang harus segera dibenahi agar tidak merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan adanya tekanan terhadap warga yang menyampaikan keluhan.
Mereka menilai, masyarakat seharusnya diberikan ruang aman untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Menanggapi isu yang berkembang, Kepala SPPG Desa Tihu, Alwin Karim, memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa makanan yang didistribusikan ke sekolah telah melalui proses pengecekan dan dalam kondisi layak konsumsi saat diterima.
Menurutnya, dugaan munculnya belatung kemungkinan terjadi setelah makanan tidak langsung dikonsumsi dan dibawa pulang oleh siswa.
Faktor penyimpanan yang kurang tepat, serta kondisi lingkungan, disebut dapat memicu munculnya larva.
Terkait tudingan intimidasi, Alwin membantah keras. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan klarifikasi kepada warga, tanpa adanya tekanan, dan proses tersebut turut difasilitasi pemerintah desa.
Sementara itu, Wakil Gubernur Idah Syahidah menilai penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian yang konstruktif. Ia memastikan pemerintah terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program.
Ia juga mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gorontalo agar menjaga standar kualitas makanan yang disalurkan.
“Kualitas tidak boleh ditawar. Semua komponen makanan, baik lauk, sayur, hingga buah harus benar-benar layak konsumsi,” tegasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik temu antara berbagai pihak sekaligus momentum evaluasi bersama, agar pelaksanaan Program MBG ke depan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(Rls)
