Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai membahas Rancangan Perubahan APBD 2026.
Di tengah penyesuaian kondisi fiskal dan penerapan struktur organisasi perangkat daerah yang baru, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meminta perubahan anggaran tetap dikawal agar benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sofyan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo terkait penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2026, Senin (31/8/2026).
Menurut Sofyan, perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian terhadap dinamika keuangan daerah sekaligus konsekuensi dari perubahan struktur kelembagaan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat belanja daerah kehilangan arah.
Ia menekankan setiap pergeseran maupun penyesuaian anggaran harus dilakukan secara cermat dan transparan, dengan tetap mempertahankan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus tetap diarahkan pada program prioritas dan pelayanan dasar masyarakat, tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah,” tegas Sofyan Puhi.
Sejumlah sektor masih menjadi perhatian utama Pemkab Gorontalo dalam perubahan APBD tahun ini. Di antaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pelayanan publik, percepatan penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan.
Sofyan berharap pembahasan bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan berlangsung.
“Kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus dijaga untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kemajuan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira memastikan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 akan dikebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Zulfikar mengatakan, setelah rapat paripurna, DPRD langsung memasuki tahapan pembahasan bersama pihak terkait. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis.
“Setelah paripurna ini, kita langsung melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD. Pembahasan dijadwalkan berlangsung mulai hari Senin hingga Kamis,” kata Zulfikar seusai rapat.
DPRD menargetkan seluruh pembahasan dan finalisasi dapat dirampungkan sebelum memasuki Paripurna Tingkat II.
Menurut Zulfikar, Paripurna Tingkat II sekaligus pengesahan Rancangan Perubahan APBD 2026 ditargetkan digelar Jumat, 4 September 2026.
“Jumat pagi kita lakukan finalisasi terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan Paripurna Tingkat II pada Jumat siang jam 14.00 Wita,” jelasnya.(Adv)
