Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyiapkan penataan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) Taulaa seluas 150 hektare di Kecamatan Bilato. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan pengembangan fasilitas publik dan permukiman masyarakat, termasuk pembangunan pelabuhan hingga perumahan nelayan.
Rencana pemanfaatan lahan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dirangkaikan dengan pencanangan Kampung Reforma Agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Selasa (17/11/2026).
Sejumlah usulan pemanfaatan telah disampaikan untuk kawasan tersebut. Di antaranya pembangunan Pelabuhan Taulaa atau Pelabuhan Bilato, pos kepolisian, permukiman masyarakat desa, perumahan nelayan, Koperasi Desa Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih.
Bahkan, Polres Gorontalo telah mengajukan permohonan penggunaan lahan seluas satu hektare untuk pembangunan Kantor Polsubsektor Bilato.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Mega Putri Sari, menjelaskan bahwa tahapan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di kawasan eks HGU Taulaa telah dilaksanakan bersama tim konsultan.
Pendataan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi penataan kawasan sebelum diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan.
Mega berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri dapat direalisasikan pada 2027.
“Harapan kami, setelah rekomendasi ini disampaikan, ada tindak lanjut dari pemerintah daerah sehingga tahun depan lokasi tersebut sudah bisa memperoleh SK Menteri dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” kata Mega.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, yang hadir mewakili Bupati selaku Ketua GTRA, menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pelaksanaan reforma agraria.
Menurutnya, reforma agraria bukan sekadar penataan administrasi pertanahan,
melainkan juga upaya memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah.
Sugondo menilai sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Termasuk sertifikasi aset milik daerah serta pengadaan tanah untuk mendukung program strategis nasional.
“Ini merupakan bentuk ikhtiar kita untuk melayani masyarakat dalam rangka memperoleh keadilan atas hak-hak tanah,” ujar Sugondo.
Selain membahas penataan 150 hektare eks HGU Taulaa, rapat GTRA juga dirangkaikan dengan pencanangan Kampung Reforma Agraria di Desa Bukit Aren, Kecamatan Pulubala.
Desa tersebut sebelumnya telah mengikuti program redistribusi tanah dan pendataan akses reforma agraria tahap pertama. Potensi sektor pertanian dan industri rumah tangga, terutama kerajinan karawo, menjadi salah satu kekuatan ekonomi lokal yang akan dikembangkan.
Mega menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup hanya melalui legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah. Lebih dari itu, masyarakat perlu mendapatkan dukungan pemberdayaan ekonomi agar tanah yang dimiliki dapat memberikan nilai tambah.
Maka dari itu, keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang membidangi pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),
dinilai penting untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat.
Sugondo menegaskan, Pemkab Gorontalo akan terus membangun koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan reforma agraria memberikan dampak nyata.
Penataan eks HGU Taulaa dan pengembangan Kampung Reforma Agraria di Bukit Aren diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum atas tanah,
tetapi juga membuka peluang pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)













