Pemkot Gorontalo

Pemkot Gorontalo
Kab. Gorontalo

Tiap Tiga Bulan, Bupati Sofyan akan Evaluasi Kinerja Kades

×

Tiap Tiga Bulan, Bupati Sofyan akan Evaluasi Kinerja Kades

Share this article
Tiap Tiga Bulan, Bupati Sofyan akan Evaluasi Kinerja Kades
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, dan Wakil Bupati, Tonny Junus bersama para kepala desa foto bersama pada pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi Kepala Desa se Kabupaten Gorontalo, Jumat (13/11/2026).

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi kepala desa (Kades) setiap tiga bulan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan anggaran digunakan secara tepat.

Berita Terkait:  320 Kendaraan Konvoi, Syiar Maulid Menggema di Kabupaten Gorontalo

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan, evaluasi berkala tersebut akan menjadi semacam rapor bagi Kades. Melalui forum itu, pemerintah daerah dapat mengukur capaian program, menilai kinerja pemerintahan desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.

Hal itu disampaikan Sofyan saat membuka Rakor Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat (13/11/2026).

Berita Terkait:  Bupati Sofyan Kunker ke OJK Manado, Bahas Penguatan Sektor Jasa Keuangan Daerah

Menurutnya, penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menjadi hal penting agar persoalan di tengah masyarakat tidak berlarut-larut. Rakor yang dilaksanakan secara rutin harus mampu menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar menjadi agenda pertemuan formal.

“Koordinasi ini yang paling penting. Terkadang kendala kita hari ini adalah koordinasi. Maka kita harus lebih sering bertemu,” tegas Sofyan Puhi.
Berita Terkait:  Hadapi Tantangan Zaman, Tonny Junus: Jadikan Pancasila Sebagai Landasan

Ia mengingatkan, Kades merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai persoalan, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, banjir hingga tanah longsor, membutuhkan respons cepat pemerintah desa dengan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Selain pelayanan publik, Sofyan juga memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ia meminta Kades memastikan setiap anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berita Terkait:  Peran Saka Nasional 2025 Berjalan Sukses, Bupati Sofyan Apresiasi Pihak Terkait

Di tengah keterbatasan fiskal, Kades dituntut lebih selektif dalam menentukan kegiatan. Penggunaan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan urgensi program, sehingga tidak terserap untuk kegiatan yang kurang berdampak terhadap pembangunan desa.

Sofyan juga mendorong pemerintah desa melahirkan berbagai inovasi. Pemkab Gorontalo bahkan berencana menggelar pameran inovasi desa sebagai ruang untuk menampilkan terobosan pembangunan dan pelayanan publik. Desa yang mampu menghadirkan inovasi terbaik akan diberikan penghargaan.

Berita Terkait:  Pemkab Gorontalo Raih Dua Penghargaan Sekaligus dari KASN

Lebih jauh, ia meminta seluruh program desa diselaraskan dengan arah pembangunan pemerintah kabupaten maupun kebijakan nasional. Salah satu sektor yang menjadi perhatian daerah adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan dukungan anggaran sekitar Rp16 miliar di luar program pembangunan lainnya.

Sementara itu, sejumlah program nasional yang perlu mendapat dukungan pemerintah desa di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berita Terkait:  Dikes Jangan Fokus Hanya Pengobatan, Haris: Upaya Preventif Promotif Juga Diperhatikan

Untuk memastikan evaluasi berjalan efektif, Sofyan meminta seluruh OPD terkait mempersiapkan bahan pembahasan sebelum rakor digelar. Setiap persoalan harus diidentifikasi lebih awal agar pembahasan dalam forum pleno maupun kelompok kerja menghasilkan rekomendasi yang terukur dan dapat ditindaklanjuti.

Ia juga mengingatkan agar OPD tidak sekadar mengutus pimpinan, tetapi turut menghadirkan pejabat dan staf teknis yang memahami persoalan serta memiliki kewenangan mengambil langkah penyelesaian.

Berita Terkait:  Pemkab Gorontalo Studi Tiru Sekolah Rakyat di Boalemo

“Seluruh OPD terkait harus hadir. Nanti ada pembahasan pleno dan kelompok-kelompok, kemudian menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, turut memaparkan sejumlah agenda yang melibatkan pemerintah desa.

Berita Terkait:  Kematian Ibu-Bayi Jadi Alarm, Bupati Sofyan Minta Posyandu Bergerak

Salah satunya pembentukan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Bakti Praja melalui kegiatan perkemahan yang dijadwalkan berlangsung pada 26–29 November 2026.

Haris juga menggagas program Jurnalis Sahabat Desa sebagai wadah kemitraan antara insan pers dan pemerintah desa. Program ini diharapkan dapat memperluas penyebarluasan informasi pembangunan sekaligus mengangkat berbagai aktivitas dan potensi masyarakat desa.

Berita Terkait:  Tonny: Bukan Sekadar Kompetisi, STQH Harus Dilestarikan

Rakor tersebut turut menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dan tenaga pendamping desa. Pembahasan mencakup pemanfaatan data statistik, desil kesejahteraan, hingga berbagai kendala pendataan yang dihadapi pemerintah desa.

Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Gorontalo berharap tata kelola pemerintahan desa semakin terarah, penggunaan anggaran lebih akuntabel,

Berita Terkait:  Selamatkan Generasi Muda, Pemkab Gorontalo Perkuat Gerakan Anti Narkoba

dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Adv)