Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo diminta tidak mengabaikan peran pendidikan nonformal dalam menekan angka buta aksara. Salah satu perhatian utama diarahkan pada keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF).
Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi mengatakan, meski kenaikan angka buta aksara di Provinsi Gorontalo terbilang kecil, kondisi tersebut tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan, angka buta aksara di Provinsi Gorontalo meningkat dari 1,45 persen pada 2024 menjadi 1,46 persen pada 2025.
“Memang terlihat sangat kecil, tetapi bagi daerah, satu orang pun yang masih buta aksara tetap merupakan persoalan yang harus kita selesaikan,” tegas Sofyan saat menghadiri peringatan Hari Aksara Internasional ke-60 yang dirangkaikan dengan penutupan Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti SPNF/PKBM se-Kabupaten Gorontalo di Limboto, Ahad (19/9/2026).
Menurut Sofyan, persoalan buta aksara tidak bisa sepenuhnya diselesaikan melalui jalur pendidikan formal.
Pemerintah perlu memperkuat pendidikan nonformal karena memiliki kemampuan menjangkau masyarakat yang tidak memperoleh layanan pendidikan melalui jalur formal.
Untuk itu, Sofyan menilai keberadaan PKBM dan SPNF harus mendapat perhatian lebih, termasuk dari sisi dukungan anggaran.
Ia berharap ke depan terdapat kebijakan anggaran yang lebih berpihak terhadap pendidikan nonformal, terutama untuk mendukung program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Gorontalo.
“Insyaallah ke depan, minimal tidak sama dengan pendidikan formal, tetapi ada sedikit keberpihakan untuk PKBM/SPNF. Dalam rangka pemberantasan buta aksara, proses pendidikan di Kabupaten Gorontalo memang membutuhkan perhatian khusus,” ujarnya.
Sofyan juga meminta PKBM tidak diposisikan hanya sebagai pelengkap pendidikan formal. Menurutnya, berbagai inovasi yang berkembang dalam pendidikan nonformal perlu terus dikembangkan agar mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.
“Setiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” kata Sofyan Puhi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Dr. Jurni Biahimo, menyampaikan
perkembangan pendidikan nonformal di daerah tersebut menunjukkan tren positif sepanjang 2022 hingga 2025.
Saat ini, Kabupaten Gorontalo memiliki enam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 23 PKBM dan 26 lembaga kursus dengan total 6.524 peserta didik.
Besarnya jumlah peserta tersebut menunjukkan pendidikan nonformal memiliki basis layanan yang cukup luas di tengah masyarakat.
Hal itu juga terlihat dari pelaksanaan Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti yang diikuti 560 peserta dari 22 PKBM dan enam SKB.
Dengan kondisi tersebut, penguatan PKBM dinilai bukan hanya menyangkut keberlangsungan lembaga pendidikan nonformal,
tetapi juga berkaitan dengan upaya pemerintah mempersempit kesenjangan akses pendidikan dan menekan angka buta aksara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo,
Ketua TP-PKK, Pinsaka Widya Budaya Bakti Kabupaten Gorontalo serta sejumlah pimpinan OPD. (Adv)
