Hargo.co.id, GORONTALO – Potensi kelapa di Gorontalo dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi. Pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi penelitian yang dipaparkan Bank Indonesia (BI) dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) 2026, Kamis (12/11/2026).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ciptoning Suryo Condro mengatakan, penelitian tersebut merupakan bagian dari peran BI dalam memberikan asesmen dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Riset itu, dia bilang, disusun bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Menurut Ciptoning, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penelitian tersebut adalah pentingnya merancang pola hilirisasi yang tepat agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran besar melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri berbasis potensi lokal.
“Peran pemerintah sangat besar, khususnya agar kebijakan yang nanti disusun dapat mendukung terciptanya hilirisasi, bukan justru menghambat hilirisasi di daerah,” jelasnya.
Ia menilai, kelapa menjadi salah satu komoditas yang paling memungkinkan untuk dikembangkan melalui hilirisasi di Gorontalo. Apalagi, daerah ini sejak lama dikenal memiliki keterkaitan historis dengan komoditas kelapa.
Namun, potensi tersebut dinilai belum mendapat perhatian optimal dalam arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Padahal, jika dikelola melalui pengembangan industri dan pengolahan yang tepat, kelapa dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan penjualan bahan mentah.
“Yang paling sederhana, kita sering melupakan komoditas kelapa. Padahal sebenarnya Gorontalo ini, hilirisasi yang paling memungkinkan salah satunya adalah kelapa. Secara historis sudah terkenal dari dulu terkait kelapa, tetapi sekarang seolah-olah tidak terlalu diperhatikan,” ungkapnya.
Ciptoning berharap, kebijakan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada langkah-langkah pragmatis,
tetapi juga mempertimbangkan pengembangan potensi komoditas unggulan dalam jangka panjang.
Sebab, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai ekonomi suatu komoditas,
tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.
Selain hilirisasi, pengembangan model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga menjadi perhatian dalam hasil penelitian yang dipaparkan pada GEO 2026.
Ciptoning mengatakan, penelitian tersebut turut menyajikan sejumlah model KDKMP yang dapat diaplikasikan pemerintah daerah sesuai karakteristik dan potensi masing-masing desa.
Menurutnya, selama ini KDKMP masih kerap dipahami sebatas sebagai toko kelontong. Padahal, koperasi tersebut memiliki peluang menjalankan fungsi yang lebih strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“KDKMP ini bisa punya peran lain yang cukup strategis dan bisa membantu masyarakat secara lebih luas dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada,” ujarnya.
Ia berharap, model-model yang telah disusun melalui penelitian tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan KDKMP di tingkat desa.
Meski demikian, Ciptoning menegaskan, BI dalam hal ini berperan memberikan asesmen dan masukan. Sementara tindak lanjut serta penerapan rekomendasi membutuhkan dukungan dan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah turut diundang dan diwakili Asisten III.
BI berharap hasil penelitian yang dipaparkan dapat ditindaklanjuti sehingga tidak sekadar menjadi kajian,
tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi Gorontalo. (Diyanti)
