Hargo.co.id, SULTRA – Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil diungkap aparat kepolisian. Dalam kurun waktu Oktober hingga November 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Sultra bersama jajaran menangani 13 laporan polisi dengan total 18 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, serta 433 tabung LPG 3 kilogram. Sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal itu turut diamankan.
Pengungkapan kasus dilakukan melalui sejumlah satuan kepolisian di wilayah Sultra. Di antaranya, pembongkaran dugaan penyelundupan LPG 3 kilogram dan Pertalite di Kabupaten Konawe.
Polisi juga mengamankan 450 liter Biosolar B50 di Kota Kendari yang diduga hendak dijual kembali ke kawasan pertambangan. Selain itu, terungkap pula pengangkutan 246 tabung LPG 3 kilogram yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah.
Sejumlah perkara lainnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam), serta jajaran kepolisian resor di Sulawesi Tenggara.
Langkah penindakan tersebut mendapat apresiasi dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Perusahaan menilai pengungkapan kasus ini menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan dukungan Pertamina terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Sultra.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran,” ujar Lilik dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Pertamina akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sekaligus meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian penyaluran energi bersubsidi di lapangan.
Dari sisi distribusi, Pertamina menjalankan sejumlah langkah pengawasan, di antaranya melalui program Subsidi Tepat, pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di SPBU, serta pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga terus diperkuat guna mendeteksi potensi penyimpangan dalam penyaluran energi bersubsidi.
Pertamina menegaskan tidak akan segan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyalur resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat diberikan mulai dari teguran dan tindakan administratif, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha sesuai jenis dan tingkat pelanggaran.
Penyaluran BBM bersubsidi sendiri mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya.
Sementara distribusi LPG tabung 3 kilogram diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007
dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.
Aturan tersebut menjadi landasan agar BBM dan LPG bersubsidi dapat dinikmati masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalahgunaan dalam pengangkutan maupun niaga komoditas bersubsidi dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pertamina pun mengingatkan masyarakat agar membeli BBM dan LPG bersubsidi hanya melalui lembaga penyalur resmi serta menggunakannya sesuai peruntukan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan penimbunan, pengangkutan, ataupun penjualan kembali secara ilegal.
Jika menemukan indikasi penyimpangan atau ingin menyampaikan pengaduan terkait produk dan layanan Pertamina,
masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi selama 24 jam.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan komitmennya untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bersubsidi.
Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang penyalahgunaan
sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati pihak yang berhak.(Rls)
