Hargo.co.id, GORONTALO – Aliansi Perjuangan Rakyat Nusantara (APRN) Kabupaten Boalemo mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo mempercepat penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Pentadu Barat.
Mereka meminta proses hukum berjalan transparan hingga perkara tersebut memperoleh kepastian.
Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang dikoordinatori Roy Syawal. Massa mendatangi sejumlah titik strategis di Kecamatan Tilamuta untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus sekaligus menyuarakan tuntutan transparansi penegakan hukum di Kabupaten Boalemo.
Dalam audiensi dengan pihak Kejari Boalemo, perwakilan massa mendapat penjelasan bahwa perkara dugaan korupsi tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Namun, penyelesaian proses hukum masih berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan bersama Inspektorat Kabupaten Boalemo.
Kepala Inspektorat Kabupaten Boalemo, Toska Moeda, turut membenarkan bahwa proses audit dan penghitungan kerugian negara masih berlangsung. Bahkan, nilai kerugian negara masih berpotensi bertambah seiring pendalaman terhadap bukti-bukti yang ditemukan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian APRN. Mereka menilai perkembangan perkara perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses penanganan dugaan korupsi tersebut berjalan.
APRN berharap penghitungan kerugian negara segera dirampungkan sehingga proses penyidikan dapat berlanjut tanpa berlarut-larut. Mereka juga meminta Kejari Boalemo menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kapolres Boalemo melalui Kabag Ops AKP Irwan Arifin Ali, S.E., M.Pd., yang memimpin pengamanan aksi, menyatakan kepolisian menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Pihak kepolisian juga memastikan pelayanan pengamanan dilakukan agar seluruh rangkaian unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif. (Roy)












