Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi kepala desa (Kades) setiap tiga bulan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan anggaran digunakan secara tepat.
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan, evaluasi berkala tersebut akan menjadi semacam rapor bagi Kades. Melalui forum itu, pemerintah daerah dapat mengukur capaian program, menilai kinerja pemerintahan desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
Hal itu disampaikan Sofyan saat membuka Rakor Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menjadi hal penting agar persoalan di tengah masyarakat tidak berlarut-larut. Rakor yang dilaksanakan secara rutin harus mampu menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar menjadi agenda pertemuan formal.
“Koordinasi ini yang paling penting. Terkadang kendala kita hari ini adalah koordinasi. Maka kita harus lebih sering bertemu,” tegas Sofyan Puhi.
Ia mengingatkan, Kades merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai persoalan, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, banjir hingga tanah longsor, membutuhkan respons cepat pemerintah desa dengan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selain pelayanan publik, Sofyan juga memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ia meminta Kades memastikan setiap anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Kades dituntut lebih selektif dalam menentukan kegiatan. Penggunaan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan urgensi program, sehingga tidak terserap untuk kegiatan yang kurang berdampak terhadap pembangunan desa.
Sofyan juga mendorong pemerintah desa melahirkan berbagai inovasi. Pemkab Gorontalo bahkan berencana menggelar pameran inovasi desa sebagai ruang untuk menampilkan terobosan pembangunan dan pelayanan publik. Desa yang mampu menghadirkan inovasi terbaik akan diberikan penghargaan.
Lebih jauh, ia meminta seluruh program desa diselaraskan dengan arah pembangunan pemerintah kabupaten maupun kebijakan nasional. Salah satu sektor yang menjadi perhatian daerah adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan dukungan anggaran sekitar Rp16 miliar di luar program pembangunan lainnya.
Sementara itu, sejumlah program nasional yang perlu mendapat dukungan pemerintah desa di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk memastikan evaluasi berjalan efektif, Sofyan meminta seluruh OPD terkait mempersiapkan bahan pembahasan sebelum rakor digelar. Setiap persoalan harus diidentifikasi lebih awal agar pembahasan dalam forum pleno maupun kelompok kerja menghasilkan rekomendasi yang terukur dan dapat ditindaklanjuti.
Ia juga mengingatkan agar OPD tidak sekadar mengutus pimpinan, tetapi turut menghadirkan pejabat dan staf teknis yang memahami persoalan serta memiliki kewenangan mengambil langkah penyelesaian.
“Seluruh OPD terkait harus hadir. Nanti ada pembahasan pleno dan kelompok-kelompok, kemudian menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, turut memaparkan sejumlah agenda yang melibatkan pemerintah desa.
Salah satunya pembentukan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Bakti Praja melalui kegiatan perkemahan yang dijadwalkan berlangsung pada 26–29 November 2026.
Haris juga menggagas program Jurnalis Sahabat Desa sebagai wadah kemitraan antara insan pers dan pemerintah desa. Program ini diharapkan dapat memperluas penyebarluasan informasi pembangunan sekaligus mengangkat berbagai aktivitas dan potensi masyarakat desa.
Rakor tersebut turut menghadirkan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dan tenaga pendamping desa. Pembahasan mencakup pemanfaatan data statistik, desil kesejahteraan, hingga berbagai kendala pendataan yang dihadapi pemerintah desa.
Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Gorontalo berharap tata kelola pemerintahan desa semakin terarah, penggunaan anggaran lebih akuntabel,
dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Adv)













