Sementara itu, untuk SMK jumlah guru PNS mencapai 1095, non PNS 698. Tenaga administrasi/tata usaha masing-masing PNS 64, non PNS 149, teknisi 162 dan non kependidikan 143. Informasi yang diperoleh Gorontalo Post, saat ini Dikbudpora Provinsi Gorontalo sedang merampungkan P2D untuk alihstatus guru yang sebelumnya tercatat sebagai pegawai kabupaten/kota itu.
Samentara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga menyatakan akan siap menampung para guru menjadi pegawai provinsi. Pemprov kata Gubernur telah mempersiapkan kebutuhan alihstatus guru dan aset sekolah ini. Bahkan, lanjut Gubernur Rusli Habibie, bagi guru berstatus non PNS, honornya akan disesuaikan dengan honor pegawai Pemprov Gorontalo yakni Rp 1,7 juta perbulan.
“Kita akan sesuaikan karena mereka sudah menjadi pegawai provinsi,”ujar Rusli Habibie. Selain itu, fasilitas pendidikan yang ada di SMA/SMK juga bakal terus dikembangkan. Rusli berharap agar para guru dapat terus mengembangkan kapasitasnya kita resmi menjadi pegawai provinsi.
“Karena kita mengembangkan SDM,”terangnya. Adapun biro hukum Kementerien Pendidikan dan Kebudayaan RI Reni Pelarlina mengatakan, alihstatus guru SMA/SMK/SLB dari kabupaten/kota ke Provinsi tidak akan mempengaruhi struktur pegawai dinas pendidikan bidang pendidikan menengah (Dikmen). “Pegawai Dikmen di Dinas Pendidikan itu tidak akan alih statusnya, tetap pegawai kabupaten/kota,”ujarnya. (tro/hargo)